Jakarta, GPriority.co.id – Merespon eskalasi bencana yang semakin meningkat di Indonesia, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana.
Sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Selasa (9/12), Utut menilai saat ini struktur penanganan bencana di tanah air belum cukup kuat. Sehingga, diperlukan peningkatan menjadi lembaga setingkat kementerian.
Menurut Utut, dengan adanya Kementerian Penanggulangan Bencana, responnya akan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, serta lebih terfokus. Nantinya, kementerian baru ini akan memiliki direktorat jenderal khusus yang sesuai jenis bencana.
Mulai dari Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, hingga Dirjen Angin Topan. Hal tersebut sangat penting menurut Utut, mengingat kompleksitas bencana yang terjadi di berbagai wilayah dan membutuhkan mitigasi hingga pemulihan yang lebih terarah ke depannya.
Selain terkait struktur kelembagaan, Utut juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang saat ini semakin terbatas. Sehingga, anggaran untuk penanganan bencana pun harus dikelola secara lebih efisien melalui tata kelola yang lebih terarah.
Menurutnya, saat ini APBN lebih banyak berperan sebagai instrumen belanja bukan sebagai cadangan darurat.
“Ke depannya ini mungkin kalau ibu bisa ngomong sama pak presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya menteri bencana, penanggulangan bencana. Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan Dirjen satu lagi apa gitu. Karena kalau angkanya sekarang ini APBN jelas nggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung,” tutur Utut dikutip dari saluran YouTube TV Parlemen.
Dalam kesempatan tersebut, Utut turut menyampaikan duka mendalam atas jumlah korban bencana nasional yang hampir mencapai seribu orang, termasuk di daerah pemilihannya, Banjarnegara.
Langkah luar biasa dari pemerintah sangat penting menurutnya, terlebih saat ini bencana dapat terjadi dalam waktu sekejap namun proses pemulihannya memakan waktu sangat panjang, tanpa adanya kebijakan yang konkret.
