DPRD DKI Kritik Pemprov, Dua Rusun Tak Tersentuh Perbaikan Selama 20 Tahun

Kondisi Rusun Cilincing yang selama 20 tahun lebih tidak pernah dilakukan perbaikan/Foto Radio Republik Indonesia (RRI) Kondisi Rusun Cilincing yang selama 20 tahun lebih tidak pernah dilakukan perbaikan/Foto Radio Republik Indonesia (RRI)

Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly Hi Muhammad, menyoroti kondisi dua rumah susun (rusun) di Jakarta yang tak pernah mendapat pembangunan atau perbaikan selama lebih dari 20 tahun. 

Kedua rusun tersebut adalah Rusun Cilincing di RW 10, Kelurahan Cilincing, dan Rusun di RW 11, Kelurahan Semper Timur.

“Ada dua wilayah yang tidak pernah dapat pembangunan, sudah 20 tahun lebih. Satu di Rusun Cilincing RW 10, Kelurahan Cilincing, dan satu lagi di Rusun RW 11, Kelurahan Semper Timur. Baik jalan maupun saluran airnya tidak pernah diperbaiki. Padahal itu masih wilayah Jakarta, kenapa tidak bisa?” ujar Ramly kepada GPriority, Jumat (31/10).

Ia mengungkapkan, kondisi Rusun Cilincing kini sangat memprihatinkan. Dari empat blok rusun yang ada, sebagian besar atapnya sudah rusak parah bahkan hilang.

“Empat blok di Rusun Cilincing itu atapnya sudah tidak ada. Bukan sekadar bocor, tapi benar-benar hilang,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu mengaku pernah menanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta belum memperbaiki kedua rusun tersebut. Namun, pihak Pemprov beralasan perbaikan belum bisa dilakukan karena asetnya belum diserahkan oleh PT Pelindo. Diketahui, rusun tersebut dibangun oleh Pelindo pada tahun 1996

“Alasannya karena belum ada penyerahan aset. Mereka hanya diberi alasan itu terus, belum penyerahan,” katanya.

Ramly menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran, mengingat warga di kawasan itu tetap membayar pajak dan sudah puluhan tahun tinggal di sana.

“Kasihan warga, sudah 20 tahun lebih tinggal tanpa fasilitas layak. Katanya belum diserahkan dari Pelindo, tapi kan bapak, neneknya, kakaknya bayar pajak. Kenapa tidak bisa cari jalan keluar?,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp14,68 triliun untuk memperbaiki fasilitas dasar di rusun-rusun tersebut.

“Manfaatkan dana silpa Rp14,68 triliun itu. Gunakan nilai manfaatnya. Kalau tidak, bisa juga cari alternatif lain seperti KLB. Tapi jangan dibiarkan terus,” pungkas Ramly.