DPRD Kaltara Butuh Kantor Representatif

GPRIORITY, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) butuh kantor yang representatif.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

Dalam Musrenbang RKPD Pemprov Kaltara Tahun 2022 belum lama ini, Legislator PDI-P itu mengatakan, kantor yang ada saat ini statusnya dipinjamkan oleh Pemkab Bulungan.

“Kami masih menumpang dan meminjam. Milik Kabupaten Bulungan yang selama 7 tahun kami tempati itu,” tutur Norhayati Andris.

Saat dikonfirmasi, wanita yang akrab dengan panggilan Norhayati itu, mengaku, kantor DPRD yang saat ia ditempati, tidak representatif untuk menyimpan berkas penting.


“Kami khawatirkan berkas-berkas penting hilang atau rusak. Kami sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kalimantan Utara, punya hal yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Ada dokumen yang perlu kami simpan, rahasia negara. Kantor DPRD sekarang tidak representatif untuk itu,” ujarnya.

Bahkan, kata Norhayati, kriteria bangunannya juga belum sesuai dengan tugas dan fungsi pihak legislatif. Khususnya untuk kegiatan rapat dan pertemuan.

“Ruangan rapat dan pertemuan hanya masing-masing satu. Itu untuk seluruh kegiatan. Baik fraksi, komisi, menerima tamu, rapat paripurna dan lain-lain,” terangnya.

Sehingga, ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan gedung baru untuk DPRD Kaltara.

Termasuk juga untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara.

“Pembangunan gedung untuk DPRD, KPU dan Bawaslu, kami referensikan untuk diprioritaskan sebagai penunjang kegiatan penyelenggara negara,” tutupnya. (FBI)

Related posts