Bungku, GPriority.co.id – Anggota DPRD Morowali mengikuti agenda rapat paripurna terkait “Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggung Jawaban APBD 2024”.
Agenda ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Morowali lantai 2. Dalam rapat tersebut, ada 5 perwakilan fraksi partai yang menyampaikan pandangannya. Diantaranya berasal dari Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, Golkar, dan Perindo.
Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, membuka rapat paripurna tersebut.
“Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna pada hari Selasa 10 Juni 2025 tentang penyampaian rancangan tentang perda pertanggungjawaban pelaksanaan
pemerintah tahun 2024. Dan kali ini kita akan mendengarkan bersama tanggapan fraksi terkait pertanggung jawaban APBD 2024,” ujar Herdianto.
Dalam agenda tersebut, perwakilan fraksi Partai NasDem turut mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Begitupun dengan belanja daerah yang serapan anggarannya belum sesuai target.
Sementara perwakilan dari fraksi Partai Gerindra, menuturkan jika pada APBD 2024, masih banyak program Bupati Morowali yang belum memenuhi target. Salah satunya soal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Morowali yang masih relatif rendah. Dimana, rata-rata penduduk Morowali hanya menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SMA.
“Ini masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai wajib belajar 13 tahun. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan yang signifikan agar sesuai target,” jelasnya.
Lebih lanjut, perwakilan dari fraksi Partai Demokrat, mengapresiasi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,9 triliun lebih. Kendati demikian, fraksi Partai Demokrat tetap mendorong pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut terkait sumber PAD yang bergantung pada sektor-sektor yang berisiko terhadap lingkungan hidup, salah satunya pertambangan.
Selanjutnya, perwakilan fraksi Partai Golkar, mengungkapkan jika pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Rekomendasi BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) menurutnya juga menjadi hal yang fundamental untuk dilaksanakan.
Fraksi Partai Golkar berharap dengan pemerintah daerah yang baru dapat mengembalikan capaian pengendalian keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, menjadi wajar tanpa pengecualian seperti tahun-tahun sebelumnya,.
Terakhir, Fraksi Perindo, menyarankan agar pemerintah daerah melakuakn evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD yang akan datang, guna meningkatkan pencapaian pembangunan secara merata. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan anggaran pendapatan.
Foto : GPriority/Rizky Dimuharram
