Pati, GPriority.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (DPRD Pati) telah menyetujui pembentukan pansus (panitia khusus) untuk pemakzulan Bupati Sudewo.
Kendati demikian, menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, proses tersebut harus tetap menjadi pilihan terakhir. Ia pun mendesak agar Bupati Sudewo diizinkan memperbaiki kebijakannya, seperti dilansir dari ANTARA pada Jumat (15/8).
Merespon hal tersebut, Bupati Sudewo yang baru menjabat kurang dari setahun tersebut mengatakan jika dirinya menghormati hak DPRD Pati untuk melakukan angket. Namun ia menegaskan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan amanat konstitusionalnya.
“Saya terpilih ini konstitusional, terpilih secara demokratis. Enggak ada kecurangan apa pun. Kok mau digulingkan oleh segelintir orang?” ujarnya seperti dikutip dari beberapa sumber.
Sebelumnya pada Rabu (13/8), warga Pati memprotes Sudewo. Mereka melemparkan benda-benda seperti botol minum plastik serta sendal, dan membakar kendaraan polisi setelah tuntutan mereka untuk melengserkan Bupati Pati tidak disetujui.
Kerusuhan tersebut dipicu oleh kemarahan atas kebijakan yang dianggap merugikan warga, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Sehari sebelumnya, warga dari berbagai daerah di Indonesia telah mengirimkan donasi seperti air minum kemasan, bahan makanan, camilan, dan hasil bumi untuk mendukung Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam aksi protes mereka.
Aliansi ini berperan penting dalam memobilisasi perbedaan pendapat, menyalurkan keluh kesah mereka atas pemerintahan Sudewo ke dalam demo berskala besar.
Tak cukup sampai disitu, kini KPK mengungkap jika Sudewo diduga menerima aliran dana korupsi proyek DJKA. Dirinya diduga menerima aliran commitment fee yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub, saat masih menjadi anggota DPR. Kini pihak penyidik tengah mendalami dugaan tersebut dan akan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan.
Saat ini, warga Pati terus melakukan aksi demo besar-besaran dan menuntu Sudewo untuk mundur dari kursi jabatannya. Menurut laporan yang beredar, massa tetap turun ke jalan meski Sudewo sudah minta maaf. Apabila nantinya ia terbukti menerima aliran dana, dapat dipastikan demo ini akan semakin besar-besaran.
