Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta seluruh kepala daerah di delapan kabupaten untuk mempercepat pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan menargetkan rampung paling lambat 8 Agustus 2026.
Instruksi percepatan ini disampaikan di Wamena, Sabtu (2/5) sebagai langkah strategis memperkuat basis data kependudukan yang dinilai krusial bagi perhitungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami minta kepala daerah di delapan kabupaten untuk mempercepat pendataan penduduk orang asli Papua Pegunungan sampai pada 8 Agustus 2026,” katanya dikutip Antara.
Padahal, sebelumnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan batas akhir pendataan OAP di Tanah Papua ditetapkan hingga 2027.
Namun, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memilih mempercepat proses tersebut agar data valid dapat segera digunakan.
Gubernur menegaskan bahwa validitas data OAP sangat berpengaruh terhadap besaran dana yang diterima daerah, baik melalui dana alokasi umum (DAU) maupun dana otonomi khusus (otsus).
“Kami mau sampaikan kepada bapak-bapak kepala daerah bahwa data OAP di Papua Pegunungan ini akan berdampak besar terhadap fiskal atau dana alokasi umum, dana otonomi khusus (otsus) sehingga pendataan itu sangat penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan data yang berdampak langsung pada kecilnya alokasi anggaran yang diterima provinsi tersebut dibanding wilayah lain di Tanah Papua.
“Padahal kenyataannya jumlah penduduk OAP Papua Pegunungan kurang lebih 1,4 juta paling terbesar dibanding dengan lima provinsi lain di Tanah Papua. Namun, data kita di bawah 1,4 juta maka fiskal yang diperoleh dari pusat sangat kecil,” katanya.
Untuk itu, John Tabo menargetkan seluruh proses pendataan dapat diselesaikan dalam waktu empat bulan, terhitung sejak Mei hingga Agustus 2026.
“Pendataan itu harus dilakukan selama empat bulan itu sudah clear atau tuntas, sebelum pidato Presiden RI Prabowo Subianto itu kita sudah punya data kependudukan OAP yang valid,” ujarnya.
Sebagai gambaran, kapasitas fiskal Papua Pegunungan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. APBD provinsi ini tercatat sebesar Rp2,2 triliun pada 2024, kemudian turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025, dan kembali menyusut menjadi Rp1 triliun pada 2026.
