Jakarta, GPriority.co.id – Setelah Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Trump pada Kamis (22/1) lalu, kini publik menyoroti sumber iuran yang akan diberikan.
Sebagai informasi, usai bergabung Indonesia harus membayar iuran sukarela dengan jumlah fantastis mencapai USD 1 miliar (setara dengan Rp16,7 triliun), untuk menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian Trump.
Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa iuran Dewan Perdamaian Trump tersebut berpotensi menggunakan sebagian dari APBN.
“Kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” ujar Purbaya seperti dikuti dari ANTARA pada Jumat (30/1).
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo terkait kepastian sumber iuran Dewan Perdamaian Trump tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, secara tegas mengatakan belum ada alokasi khusus yang disediakan APBN untuk iuran sukarela Dewan Perdamaian Trump. Pasalnya, APBN 2026 telah disahkan pada 23 September 2025, sehingga tidak ada dana yang secara khusus disiapkan.
“Kalau dari APBN kan kita belum ada slot ya. APBN itu diketok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika diketok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu (alokasi untuk iuran Dewan Perdamaian Trump),” sebutnya.
Sebagaimana dilansir dari laman Sekretariat Presiden RI, Dewan Perdamaian Trump merupakan badan internasional baru yang didirikan untuk mengawal proses transisi, stabilitasi, hingga rekonstruksi Gaza pascakonflik dengan Israel.
Selain mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, Dewan Perdamaian Trump tersebut juga mendukung rekonstruksi Gaza dan mendorong perdamaian yang adil serta berkelanjutan.
7 negara lainnya yang ikut bergabung Dewan Perdamaian Trump atau Peace of Board antara lain, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), serta Arab Saudi.
