Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah mulai mempercepat realisasi program Sekolah Terintegrasi (ST) sebagai bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno saat membuka RTM Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1).
“Melalui RTM ini kita diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam mendukung realisasi penugasan dari Bapak Presiden secara terkoordinasi,” ujar Pratikno.
Menurutnya, Sekolah Terintegrasi dirancang untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan komprehensif, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan pendidikan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Terintegrasi tidak boleh lepas dari realitas sosial di lapangan.
“Setiap langkah yang diambil pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, dapat dipahami, serta diterima oleh masyarakat,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai satuan pendidikan yang menggabungkan penguatan akademik, pembentukan karakter, serta pengembangan kompetensi global. Model pembelajaran ini diarahkan untuk mencetak lulusan berkarakter kuat, unggul, dan adaptif terhadap tantangan global.
Dalam implementasinya, pendidikan di Sekolah Terintegrasi difokuskan pada pengembangan delapan karakter utama, meliputi keimanan dan ketakwaan, sikap kewargaan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesadaran kesehatan fisik dan mental, serta kecakapan komunikasi.
Dari sisi tata kelola, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan peran kementeriannya dalam memastikan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi berjalan efektif dan terkoordinasi.
“Dalam program ini, Kementerian PANRB tidak hanya mendukung penguatan sumber daya manusia aparatur, tetapi juga membantu memetakan tata kelola operasional Sekolah Terintegrasi, termasuk bagaimana keterhubungan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan terarah,” ujar Rini.
Ia menambahkan, kejelasan tata kelola menjadi kunci agar setiap instansi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun ekosistem Sekolah Terintegrasi.
“Kami akan memastikan pola kerja lintas kementerian dan lembaga tersusun jelas, sehingga implementasi Sekolah Terintegrasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah optimistis program Sekolah Terintegrasi mampu menjadi instrumen strategis untuk memperluas pemerataan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
