Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan realisasi anggaran mencapai 97,37 persen pada akhir 2026. Hingga 1 November 2026, penyerapan anggaran tercatat Rp8,62 triliun atau 68,79 persen dari total pagu setelah penyesuaian anggaran belanja tambahan (ABT).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan target tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Senin (2/11).
“Kementerian PKP terus berupaya agar realisasi anggaran meningkat menjadi 94,60 persen pada awal Desember dan mencapai 97,37 persen pada akhir tahun 2026,” ujar Didyk.
Menurutnya, laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebanyak 92,64 persen alokasi anggaran digunakan untuk belanja program fisik perumahan, sementara 7,36 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah menjadi salah satu prioritas utama. Program ini mendapat alokasi Rp8,64 triliun untuk meningkatkan kualitas 400.000 rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Berdasarkan laporan per 1 November 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp8,6 T atau 68,79 persen dari total pagu anggaran setelah ABT. Realisasi tersebut didominasi belanja barang sebesar Rp7,8 T,” terangnya.
Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Fitrah Nur melaporkan progres fisik program BSPS telah mencapai 83,11 persen atau 332.453 unit rumah. Realisasi keuangannya tercatat Rp7,1 triliun atau 82,24 persen dari pagu program.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, yakni 96,85 persen atau 48.774 unit dari target 49.880 rumah. Capaian tersebut disusul Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96,84 persen dan Bali 95,90 persen.
Sementara itu, pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan progres fisik 98,73 persen dengan realisasi anggaran 97,57 persen. Empat menara hunian vertikal untuk TNI bahkan telah mencapai progres fisik 100 persen.
Untuk hunian tetap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah mempercepat pembangunan 7.952 unit rumah dengan target penyelesaian kontrak 31 Desember 2026.
Di sisi lain, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan 194.360 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut mencapai 55,53 persen dari target 350.000 unit.
Didyk menegaskan percepatan pelaksanaan program akan terus dikawal melalui penguatan pengendalian, penyelesaian pekerjaan, dan evaluasi kinerja berkelanjutan.
“Proyeksi tersebut akan terus dikawal melalui penguatan pengendalian program, percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan,” tandasnya.
