Jakarta,GPriority.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Bank Tabungan Negara (BTN) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu di Jakarta, Senin (2/11). Pertemuan membahas percepatan pembiayaan perumahan, inovasi penyediaan rumah siap huni, serta penguatan kolaborasi mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menteri Ara menilai sinergi pemerintah dan perbankan, khususnya BTN, sangat penting untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“BTN memiliki terobosan-terobosan baru yang baik dan bagus dalam mendukung percepatan progres rumah subsidi FLPP,” ujar Menteri Ara.
Ia juga mengapresiasi kontribusi BTN dalam penyaluran rumah subsidi dan pelaksanaan KUR Perumahan.
“Saya berterima kasih atas capaian-capaian yang telah dilakukan BTN dalam mendukung Kementerian PKP terkait program perumahan, khususnya rumah subsidi FLPP dan KUR Perumahan,” imbuhnya.
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Kementerian PKP, Riadi, menyampaikan bahwa penyerapan rumah subsidi telah mencapai sekitar 64 persen dari target.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi penyaluran rumah subsidi secara keseluruhan telah melampaui 167.000 unit atau sekitar 56,03 persen dari target.
“BTN menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian tersebut. Apabila digabungkan dengan kontribusi Bank Syariah Nasional (BSN), target penyaluran mencapai sekitar 135.000 unit dengan realisasi sekitar 123.000 unit,” katanya.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu memaparkan sejumlah inovasi pembiayaan, termasuk program percontohan di Bogor. Melalui skema tersebut, BTN memberikan pembiayaan tambahan maksimal 30 persen setelah pengembang menyelesaikan pembangunan rumah.
“Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterhunian rumah subsidi, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian yang lebih layak tanpa harus beralih ke pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi,” terangnya.
BTN juga mengembangkan program recycle housing untuk mengoptimalkan kembali rumah lama yang tidak dihuni melalui perbaikan dan peningkatan kelayakan bangunan.
Selain itu, pengembangan rumah susun subsidi di Manggarai masih menunggu penyelesaian perizinan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sekitar 1.500 orang telah mendaftar untuk memperoleh hunian tersebut.
Kementerian PKP dan BTN sepakat memperkuat koordinasi operasional guna mempercepat KUR Perumahan dan KPR Subsidi FLPP, sekaligus meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
