Jakarta, GPriority.co.id – DPRD Kabupaten Morowali kembali menggelar bimbingan teknis (Bimtek) guna meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Kegiatan bertema “Strategi Efektif Melaksanakan Fungsi dan Tugas DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” tersebut berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Disela acara, Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, S.E., mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek menjadi kebutuhan penting bagi anggota DPRD mengingat latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu setiap anggota berbeda-beda.
“Tidak semua anggota DPRD memiliki latar pendidikan yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi DPRD maupun posisi di alat kelengkapan dewan. Karena itu, bimbingan teknis sangat diperlukan untuk mendukung kinerja anggota DPRD,” ujar Herdianto.
Ia menjelaskan, DPRD Morowali beranggotakan
25 orang yang tersebar dalam berbagai alat kelengkapan dewan, seperti komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Penempatan anggota berdasarkan usulan fraksi terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang atau kompetensi masing-masing.
Menurutnya, Bimtek yang digelar kali ini merupakan kegiatan ketiga sepanjang tahun 2025. DPRD Morowali secara rutin melaksanakan Bimtek pada setiap masa persidangan sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan kesiapan menghadapi agenda strategis daerah.
“Materi yang diberikan disesuaikan dengan agenda yang akan kami hadapi, seperti tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, pembahasan perubahan KUA-PPAS, serta berbagai kondisi yang berkembang di daerah,” jelasnya.
Herdianto menilai tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran sejauh ini masih berjalan normal. Namun, dalam tiga tahun terakhir, Morowali menghadapi dinamika pemerintahan akibat pergantian kepala daerah, mulai dari berakhirnya masa jabatan bupati definitif hingga beberapa kali pergantian penjabat kepala daerah.
“Transisi kepemimpinan yang terjadi tentu berdampak pada kebijakan yang harus kami kawal dan sesuaikan,” katanya.
Ke depan, DPRD Morowali menargetkan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), visi-misi gubernur, serta program Asta Cita Presiden agar arah pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi.
Di sisi lain, DPRD Morowali juga terus mengawal proses pemekaran Kecamatan Umbele. Herdianto mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah ditetapkan dalam dokumen daerah melalui peraturan daerah dan kini menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Pemekaran Kecamatan Umbele sudah kami tindak lanjuti hingga menjadi Perda. Saat ini kami menunggu keputusan dan persetujuan dari Kemendagri,” pungkasnya.
