Jayapura, Gpriority.co.id – Kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara dari Komisi II DPR RI ke Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (4/2) menyoroti isu krusial di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG). Dipimpin Ketua Komisi II Rifqinizamy, rombongan bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua, Kepala BNPB, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menginventarisasi kondisi lapangan dan menyerap aspirasi.
Rifqinizamy menekankan pentingnya masukan daerah untuk menggambarkan realitas perbatasan. “Kami hari ini menginventarisir dan menyerap aspirasi terkait kondisi perbatasan Papua dengan PNG,” ujarnya usai rapat di Kantor Gubernur Papua. Rombongan juga meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, untuk memeriksa pelayanan dan infrastruktur.
Sementara itu anggota Komisi II Komarudin Watubun menyoroti posisi strategis Skouw. “Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan PNG, ditambah dinamika geopolitik global seperti pertemuan APEC di PNG yang dihadiri Cina dan Amerika,” jelasnya. Ia memperingatkan ancaman nyata peredaran narkoba lintas batas. “Penyelundupan dari PNG ke Papua sedang marak, terlihat di Pasar Hamadi,” ungkap Komarudin, sambil menekankan perlindungan generasi Papua dari narkoba dan penyakit.
Rifqinizamy menegaskan solusi harus komprehensif, mencakup regulasi, revisi undang-undang, dan perbaikan kelembagaan. “Berbagai problem perbatasan perlu diurai untuk temukan solusi tepat,” tegasnya.
Adapun Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf menekankan bahwasanya perbatasan tidak sekadar untuk ‘Jaga Pintu’ saja, lebih dari itu harus membuka peluang yang ada. Ia pun mendorong PLBN seperti di Torasi dan Boven Digoel dijadikan pusat investasi melalui diplomasi ekonomi. “Daerah harus diberi kewenangan via OPD terkait agar PAD tumbuh dan penyelundupan minim,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan lahirkan kebijakan konkret untuk mengoptimalkan perbatasan sebagai aset strategis, sekaligus amankan masyarakat Papua.
Foto : DPR RI
