Jakarta, GPriority.co.id – Lonjakan kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah dalam sebulan terakhir memicu keprihatinan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
Sebagai respons, kolaborasi lintas organisasi seperti Seleos, TI, Bareng Warga, LBI Jakarta, Lapor Sehat, Unitrend, dan sejumlah lembaga lain meluncurkan inisiatif bernama “MBG Watch”, platform pemantauan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut perwakilan Seleos, Media, program MBG yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya memberikan makan bergizi bagi siswa dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
“Tagline ‘makan bergizi’ ternyata tidak selalu bergizi. Ini bukan makan gratis, karena menggunakan uang rakyat melalui APBN, bahkan sebagian diambil dari anggaran pendidikan dan perlindungan sosial,” ujar Media dalam paparannya dipantau secara daring, Selasa (7/10).
Seleos sebelumnya telah merilis hasil studi mitigasi risiko sejak Juni 2024, enam bulan sebelum program MBG berjalan. Hasil riset menunjukkan adanya potensi inefisiensi dan risiko korupsi dalam penyaluran MBG, termasuk dampak terhadap sektor lain seperti pengurangan beasiswa mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi hingga 50 persen.
Media juga menyoroti ketimpangan pelaksanaan di lapangan. Sejumlah bahan pangan untuk program MBG di daerah seperti Sumba disebut justru didatangkan dari luar daerah, sehingga tidak memberdayakan potensi lokal.
“Sebagian besar komoditas berasal dari luar Pulau Sumba. Jadi tidak menyerap produk lokal dan justru menyingkirkan pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun Seleos dan jaringan masyarakat sipil hingga awal Oktober 2025, terdapat 9.413 kasus keracunan siswa yang diduga terkait konsumsi makanan MBG. “Trennya meningkat sejak Juli, ketika MBG mulai dipaksakan berjalan meskipun belum siap,” tambah Media.
Program MBG juga dianggap tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah atas. Ia mencontohkan kasus di salah satu sekolah swasta di mana orang tua siswa dengan kendaraan mewah menolak bantuan MBG.
“Mereka menolak bukan karena sombong, tapi karena sadar ini bukan hak mereka,” ujarnya.
Seleos menyarankan agar pelaksanaan MBG dilakukan lebih terarah, misalnya dengan menyasar anak di wilayah 3T, anak malnutrisi, serta ibu hamil. Alternatif lain adalah menyalurkan bantuan dalam bentuk cash transfer langsung kepada keluarga miskin, yang dinilai lebih efektif.
“Kalau disalurkan dalam bentuk uang, keluarga miskin bisa menerima hingga Rp50.000 per hari, dibandingkan hanya Rp10.000 per porsi MBG,” jelas Media.
Untuk mendorong transparansi, platform MBG Watch akan menjadi ruang pelaporan dan advokasi publik. Inisiatif ini dikembangkan oleh tim lintas disiplin yang melibatkan ahli teknologi informasi, ekonomi, kesehatan, dan antikorupsi.
“Platform ini tidak akan berarti kalau hanya dikelola segelintir lembaga. Harapannya menjadi ruang kolektif bagi seluruh masyarakat yang peduli terhadap keselamatan anak-anak Indonesia,” tutup Media.
