Membangun IBU KOTA Masa Depan

“Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city, itu akan menjadi perhatian kami, “kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jakarta,Gpriority-Kamis (16/5) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara yang mengangkat tema ”Membangun Ibu Kota Masa Depan” di Gedung Bappenas, Jakarta.

Dialog ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil Kajian Awal Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kepada kalangan yang lebih luas ini menghadirkan para pakar seperti Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa, Associate Professor Institut Teknologi Bandung Ibnu Syabri, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia TurroSelritsWongkaren, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna, Peneliti Utama Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman Natawijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro.

“Kita ingin memperkaya perspektif dari sektor swasta. Presiden ingin melibatkan swasta secara intensif dalam membangun ibu kota baru. Kami ingin mendapatkan tanggapan, masukan, utamanya dari kelompok yang pasti perhatiannya paling tinggi terhadap masalah membangun ibu kota baru. Diskusi kita akan berkisar mengenai bagaimana sebaiknya kita membangun ibu kota masa depan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kala membuka Dialog.

Diskusi membahas pokok-pokok antara lain: (1) Hal – hal yang perlu disiapkan agar pemindahan efektif bagi konstelasi wilayah skala nasional; (2) Dampak pemisahan secara tegas pemerintah dengan masyarakat; (3) Dampak pemindahan pada sistem perkotaan nasional, termasuk prediksi pemerataan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (4) Pertimbangan demografi-sosial-budaya Kalimantan Tengah (Kalteng)/Kalimantan Timur (Kaltim); (5) Strategi yang diperlukan bagi Kalteng/Kaltim untuk siap secara sosial menerima pendatang dari berbagai tempat; (6) Potensi kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan di Kalteng/Kaltim; (7) Prediksi perubahan struktur perekonomian DKI Jakarta dan Jabodetabek sebagai satu entitas ekonomi; (8) Potensi bencana di Kaltim/Kalteng serta upaya mitigasi yang harus dilakukan; (9) Potensi lahan dan kemudahan pengembangan Kalteng/Kaltim; (10) Masukan untuk membangun visi IKN masa depan; serta (11) Keandalan teknokrat nasional untuk mendukung pembangunan IKN masa depan.

Tahap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdiri atas dua fase, yakni Fase Pertama: 2024-2030 dan Fase Kedua: 2030-2045. Fase Pertama, untuk Zonasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 ha) dilakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan serta pembangunan fungsi utama seperti istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, taman budaya, juga botanical garden.Untuk Zonasi Kawasan IKN (40.000 ha), dilakukan pembangunan fungsi pendukung seperti gedung dan perumahan ASN, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana universitas, Scienceand Techno Park, Hi-techand Clean Industries, R&D Center, MICE/Convention Center, Sport Center, dan Museum. Fase Kedua, untuk Zonasi Kawasan Perluasan IKN 1 (200.000 ha) akan dilakukan kluster permukiman non ASN, National Park, Konservasi Orang Utan/Kebun Binatang, bandara, dan pelabuhan. Untuk Zonasi Perluasan IKN 2 (>200.000 ha) dikembangkan metropolitan dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

“Dari segi desain, ibu kota negara baru kita akan seperti Washington DC, benar-benar kota yang basisnya pemerintahan, karena fungsinya hanya untuk pusat pemerintahan dan komersial pun hanya untuk mendukung pusat pemerintahan itu. Jadi, kita tidak berpikir outoftheblue, kita benar-benar mempertimbangkan semua hal,” tegas Menteri Bambang.Hasil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada 6-7 Mei 2019 menghasilkan analisis mengenai kelaikan dua lokasi tersebut.

Keunggulan Kalimantan Tengah di antaranya: (1) Memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut (Hierarki Pengumpul Tersier); (2) bebas bencana gempa bumi; (3) 97,04 persen wilayah delineasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir; (4) tidak berbatasan langsung dengan batas negara; dan (5) ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi Hutan Alam. Sementara, kelemahan Kalimantan Tengah adalah: (1) lokasi jauh dari pelabuhan laut sekitar lebih kurang enam jam; (2) ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya tersedia air sungai; (3) di sebagian besar wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan; dan (4) struktur demografi relatif homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial (peristiwa Sampit).

Sementara itu, keunggulan Kalimantan Timur di antaranya: (1) Dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda; (2) dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan—Samarinda; (3) dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan; (4) tersedianya infrastruktur jaringan energi dan air bersih; (5) struktur demografi heterogen, sebagian besar merupakan pendatang; (6) lokasi delineasi dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar; (7) bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan; (8) tidak berbatasan langsung dengan batas negara; serta (9) memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan hutan produksi yang bebas konsesi. Kelemahan Kalimantan Timur, yakni: (1) Rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS); dan (2) ketersediaan sumber daya air tanah rendah.

“Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city, itu akan menjadi perhatian kami. Ini untuk menjelaskan bahwa kami sangat peduli masalah lingkungan, kami akan membuat kota itu seinklusif mungkin. Kami juga akan mengundang urban designer untuk mendesain ibu kota,” tutur Menteri Bambang.

Pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema, yakni: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau; 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan; 3) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang; serta 4) Swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark.

Estimasi Cost Project dan Pembiayaan Fisik Ibu Kota Negara terbagi atas empat komponen, yakni fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.Pertama, fungsi utama seperti gedung legislatif, eksekutif, yudikatif sebesar Rp 32,7 triliun diestimasikan menggunakan Skema KPBU Availability Payment, kecuali pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI yang menggunakan APBN, Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.Kedua, fungsi pendukung seperti Rumah Dinas (bertingkat, Rumah Tapak ASN, TNI/POLRI), Sarana Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Skema KPBU AvailabilityPayment, sementara Sarana Pendidikan (Perguruan Tinggi) dan sarana kesehatan sebesar Rp 265,1 triliun dapat menggunakan swasta dengan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan.

Ketiga, fungsi penunjang yang terdiri atas sarana dan prasarana (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana olahraga) sebesar Rp 160,2 triliun menggunakan Skema KPBU Availability Payment, sementara penyediaan ruang terbuka hijau menggunakan APBN Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset. Terakhir, pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun juga menggunakan APBN Termasuk PNBP-Earmark/Manajemen Aset.“Dengan demikian, total estimasi pembiayaan fisik IKN untuk Skenario 1 yakni memindahkan seluruh 1,5 juta ASN beserta keluarganya dan pelaku ekonomi adalah Rp 466 triliun. Kita akan mencari sumber spesifik dari APBN yaitu melalui PNBP-Earmark dan Manajemen Aset. Selain itu, ada pula Skenario 2, yaitu memindahkan 870.000 jiwa penduduk yang terdiri atas ASN beserta keluarga dan pelaku ekonomi melalui skema right-sizing dengan estimasi biaya Rp 323 triliun,” tutup Menteri Bambang.(Riri.Foto:Riri)

Related posts