Mengenal Hak Prerogatif Presiden

Presiden merupakan seorang kepala negara yang bertugas memegang kekuasaan pemerintah. Presiden memiliki kekuasan istimewa yaitu hak prerogatif, berupa grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak prerogatif merupakan hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA). Kemudian Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. Grasi

Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Contonya seperti pada 2015, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua yang divonis bersalah karena terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Kelima tahanan politik itu adalah Kimanus Wenda dan Linus Hiluka (19 tahun penjara), Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Jefrai Murib dan Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup). Menurut Presiden, pemberian grasi ini merupakan langkah awal membangun Papua tanpa ada konflik untuk terwujudnya Papua damai.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Contohnya yaitu pada masa Presiden Keempat, Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 142 tahun 2000 Tentang pemberian rehabilitasi kepada Nurdin AR dalam kasus tindak pidana subversif setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk memperkokoh hak asasi manusia dan kesatuan bangsa.

3. Amnesti

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Contoh kasusny yaitu Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti Bagi Baig Nuril Maknun atas vonis pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

4. Abolisi

Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Contoh kasusnya terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. (Dwi.foto.dok. Setkab)

Related posts