Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp806, triliun atau tumbuh 34,3 persen secara tahunan.
“Sampai April belanja ini tumbuhnya 34,3%. Jadi ini bukan berarti kita mendominasi pertumbuhan ekonomi. Nanti swasta lain lagi,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).
Lonjakan realisasi belanja negara itu terutama didorong oleh program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial (bansos), hingga pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu APBN Rp1.510,5 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh signifikan sebesar 57,9 persen dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu komponen utama berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari pagu APBN dan tumbuh 24,4 persen.
Kenaikan tersebut ditopang oleh pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru sebanyak 355 ribu orang, pembayaran THR bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, serta percepatan pembayaran tunjangan pendidik non-PNS.
Sementara itu, belanja barang melonjak drastis menjadi Rp164,2 triliun atau 23,3 persen APBN, naik hingga 130 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan terbesar berasal dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah menyerap Rp73,8 triliun dari total realisasi Rp75 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan insentif biodiesel sebesar Rp9,2 triliun serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp4,8 triliun.
Di sisi lain, belanja modal pemerintah mencapai Rp52,6 triliun atau setara 18,5 persen APBN dan tumbuh 43,6 persen.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung proyek konektivitas dan ketahanan pangan nasional melalui sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp19,5 triliun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Rp4 triliun, serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rp10,8 triliun.
Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial yang hingga April 2026 telah mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen dari pagu APBN, tumbuh 30,2 persen.
Belanja bansos tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program bantuan masyarakat, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp12,9 triliun bagi 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp8,1 triliun bagi 863,3 ribu mahasiswa.
