Menlu Sugiono: Damai Saja Tak Cukup untuk Gaza

Menlu Sugiono saat menghadiri agenda High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery”, yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9) waktu setempat/Foto : Dok. Kemlu RI Menlu Sugiono saat menghadiri agenda High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery”, yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9) waktu setempat/Foto : Dok. Kemlu RI

New York, GPriority.co.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, warga Gaza tidak dapat menunggu lebih lama untuk mendapatkan kembali layanan dasar, infrastruktur, dan kehidupan yang layak.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery”, yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9) waktu setempat.

Indonesia menilai penghentian kekerasan, gencatan senjata, serta akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Namun, langkah tersebut dinilai perlu berjalan bersamaan dengan pemulihan layanan dasar, pembangunan kembali infrastruktur, dan pemulihan penghidupan masyarakat Gaza.

“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” kata Sugiono dalam keterangan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI.

Sugiono juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak semestinya hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Bantuan internasional, kata dia, harus turut mendukung masyarakat Gaza agar mampu membangun kembali kehidupan mereka dalam jangka panjang.

“Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur,” ujar Sugiono. Ia menambahkan, “National Committee for the Administration of Gaza juga dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut.”

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa proses rekonstruksi Gaza harus berlandaskan prinsip Palestinian-led and Palestinian-owned. Artinya, masyarakat Palestina harus menjadi pihak yang memimpin sekaligus memiliki proses pembangunan kembali Gaza, sementara dukungan internasional diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta kepemilikan Palestina atas masa depan wilayah tersebut.

Pertemuan tingkat tinggi itu menjadi bagian dari pembahasan internasional mengenai fase pemulihan awal Gaza setelah konflik. Forum tersebut juga membahas langkah menuju tahap berikutnya, termasuk pelaksanaan Peace Plan yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Bagi Indonesia, perdamaian di Gaza tidak hanya diukur dari berhentinya kekerasan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali memperoleh kehidupan yang aman, layak, dan bermartabat.