Jakarta, GPriority.co.id – Menyambung arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (Mensesneg), Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional mengatakan perbankan dalam negeri harus membiayai proyek hilirisasi. Hal ini disampaikannya, pada Jumat (17/1), di Jakarta
“Mau tidak mau perbankan dalam negeri harus membiayai, itu arahan Bapak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi,” ujar Bahlil dikutip dari ANTARA (18/1)
Bahlil mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan perbankan terkait pembiayaan hilirisasi. Ia juga menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Tadi sudah rapat dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan kami sudah memulai, serta secara informal sudah kita komunikasikan. Nanti secara formalnya atas arahan Pak Mensesneg tadi, bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri dan kepemilikannya dalam negeri,” kata Bahlil.
Menurutnya, proyek hilirisasi harus diutamakan oleh perbankan nasional sebab proyek tersebut memiliki waktu balik modal (break-event point) yang relatif cepat dibandingkan dengan sektor konsumsi.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, menurut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perbankan dan lembaga keuangan nonbank harus turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi di Indonesia.
Bahlil menyampaikan, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.
Oleh sebab itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil mengharuskan lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk turut serta membiayai proyek investasi.
“Semuanya baik BUMN maupun swasta. Selama mau beroperasi di Republik Indonesia, mereka harus ikut aturan main di Republik Indonesia,” tegasnya.
Dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut, Bahlil berharap APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
Foto : Dok.ANTARA
