Menteri PANRB Launching Sistem Informasi ASN (SIASN), Asisten Pemkesra KTT Idham Nur: Ini Jawaban Dari Implementasi Satu Data ASN

Kabupaten Tana Tidung – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, launching secara resmi Sistem Informasi ASN (SIASN).

Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2020 sekaligus launching SIASN dilakukan secara virtual meeting dari Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Turut hadir dalam launching tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) dihadiri oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Mohammad Idham Nur dan Kepala BKPSDM KTT, Iwanto di Ruang Media Center, Sekretariat KTT.

Sistem ini mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

“Sistem SIASN tersebut merupakan sebuah jawaban dari implementasi satu data ASN. Program layanan SIASN ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas data ASN, khususnya yang menyangkut layanan manajemen kepegawaian,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Idham Nur.

Menurut Idham Nur, program layanan SIASN itu dibuat bertujuan memperbaiki kualitas data ASN, khususnya yang menyangkut layanan manajemen kepegawaian.

Melalui SIASN juga, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya dengan menerima notifikasi via MySAPK atau email.

“Selain itu, SIASN juga sudah menerapkan sistem digital signature. Sistem tesebut dapat memproses layanan pengusulan kepegawaian yang tidak akan memakan waktu lama dan berbasis paperless,” ujarnya.

Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit tersebut, menghasilkan dua sasaran pembangunan SIASN.

Pertama, untuk menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Target tersebut direalisasikan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.

Kedua, sistem tersebut akan digunakan untuk fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54 tahun 2018.

‘Dari perspektif pencegahan korupsi, SIASN akan dimanfaatkan sebagai sarana transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah. Selain itu bertujuan untuk mengimplementasikan amanat UU ASN dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pembangunan SIASN juga digunakan untuk mencegah proses pelaksanaan sistem merit yang keliru,” ungkapnya.(FBI)

Related posts