Menteri UMKM: Efisiensi Anggaran Tingkatkan Kolaborasi Lintas Kementerian

Menteri UMKM: Efisiensi Anggaran Tingkatkan Kolaborasi Lintas Kementerian Menteri UMKM: Efisiensi Anggaran Tingkatkan Kolaborasi Lintas Kementerian

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri UMKM Maman Abdurrahman, turut menyoroti adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini oleh Presiden Prabowo.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran justru dapat meningkatkan kolaborasi lintas kementerian. Hal ini disampaikannya langsung dalam agenda sosialisasi dan konferensi pers INABUYER B2B2G Expo 2025, Selasa (6/5) di Gedung Smesco, Jakarta.

“Kami menganggap bahwa itu sesuatu yang positif, bahwa dengan adanya efisiensi ini mendorong kita untuk lebih meningkatkan program kolaborasi dan kemitraan lintas kementerian. Namun saya paham dalam sektor-sektor tertentu memang ada sedikit impact, tapi saya pikir itu bisa dimitigasi dengan beberapa policy-policy,” ucapnya.

Namun Maman mengakui, adanya efisiensi anggaran, isu baru terkait kualitas program pemerintahan muncul ke permukaan. Sehingga pemerintah harus dapat pintar dalam memilih program yang dilaksanakan, agar dapat berdampak baik ke masyarakat.

“Jadi dalam setiap kita membuat anggaran dan program, kita selalu memikirkan bahwa dengan anggaran kita yang ada ini bagaimana bisa memiliki impact positif yang optimal dan maksimal. Nah ini yang sedang mau didorong oleh kita semua, terutama di Kementerian UMKM dan juga dengan Kementerian Keuangan,” ucap Maman lebih lanjut.  

Efisiensi Anggaran Ubah Pola Pengelolaan Negara

Selanjutnya, Maman berpendapat jika narasi efisiensi anggaran ini jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya. Tetapi positifnya, kebijakan ini dapat mengubah pola pengelolaan negara.

“Implikasi positif dari narasi efisiensi itu harus dilihat dalam konteks perubahan behavior kita pengelola negara. Hari ini kalau dilihat, telah terjadi perubahan behavior pengelola negara di Indonesia ini dalam melihat APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, APBN dan APBD Provinsi maupun Kabupaten tidak hanya sekedar dilihat dalam konteks anggaran yang perlu dihabiskan. Tetapi juga dilihat sebagai anggaran pinjaman modal. Artinya, berapapun uang yang dikeluarkan pemerintah untuk anggaran belanja negara, anggaran belanja provinsi, dan kabupaten, harus mempunyai dampak positif kepada rakyat.

“Jadi tidak hanya sekedar berorientasikan kepada menghabis-habiskan anggaran. Bahwa setelahnya kebijakan ini punya impact yang mungkin belum optimal beberapa sektor, kita pahami sebagai bagian dari proses untuk menuju optimalisasi penggunaan anggaran yang baik. Karena sampai hari ini alhamdulillah terjadi perubahan behavior yang sangat luar biasa positif,” ucap Maman.

Editor: Novita Intan

Foto : Tangkapan Layar/Dok. INABUYER 2025