Penulis : M. Hilal | Editor : Dimas A Putra | Foto : M. Hilal
Jakarta, GPriority.co.id – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kominfo di selenggarakan di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa (17/10). Dalam rakornas ini membahas soal perkembangan transformasi digital mendorong penyediaan layanan pemerintahan yang lebih efisien berbasis teknologi digital. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyebut kolaborasi dan sinergi pun menjadi kunci dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Nezar menerangkan, menurut data dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat lima faktor penting yang dapat meningkatkan indeks pengembangan E-Government (EGDI). Faktor-faktor ini mencakup inovasi digital, aksesibilitas, keterlibatan masyarakat, keamanan siber dan privasi data, serta kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Dengan kehadiran beragam inisiatif di setiap sektor untuk meningkatkan efisiensi serta kelincahan pelaksanaannya, penyediaan E-Government yang mengedepankan kolaborasi dan sinergitas menjadi dalam penerapan SPBE,” ungkap Nezar Patria, Selasa (17/10).
Dia menekankan dalam mempercepat implementasi SPBE, setiap kementerian dan lembaga memerlukan orkestrasi dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terstruktur rapih.
Kominfo melakukan integrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 ruang server atau pusat data dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Sekaligus memastikan kapasitas sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun pemerintah,” ungkapnya.
Sebagai Chief of Technology Officer SPBE sesuai amanat Perpres SPBE dan Perpres Arsitektur SPBE, Kementerian Kominfo bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dan koordinasi pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan ini tentu akan dilakukan melalui koordinasi baik dengan Kemenpan RB selaku koordinator SPBE, maupun kementerian atau lembaga yang mengampu layanan publik terkait.
Oleh karenanya, Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta stakeholders terkait untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku.
