Online Single Submission, KOPI MANTAP!

Setelah peluncuran Online Single Submission (OSS), pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan  Kopi Mantap. Kopi Mantap:  Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi.

Aplikasi OSS adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk memulai izin usaha secara online. Peluncuran  yang peluncurannya digelar pada 9 Juli tahun lalu di Kementerian Koordinasi Perekonomian Ruang Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jalan Merdeka Timur.

Tujuan utama sistem OSS untuk memudahkan masyarakat khususnya investor mendapatkan izin komersial. Selain itu, secara otomatis pendaftar OSS akan mendapatkan NPWP, dan BPJS. Investor yang dimaksud dalam sistem OSS ini termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas (PT), CV, perorangan, bahkan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Layanan OSS di antaranya menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Sistem OSS ini nantinya akan terus dikembangkan sesuai dengan iklim pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hadirnya sistem OSS ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Selanjutnya dalam proses perizinan usaha, pemerintah akan terus berintegrasi dan melakukan pengembangan dengan berbagai pihak terkait aplikasi OSS. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sinergi berbagai pihak untuk bekerjasama menghadapi tantangan ke depan, khususnya terkait hal teknis aplikasi OSS. “Proses OSS di Kemenko Perekonomian hanya untuk sementara waktu sebelum nantinya akan dipegang tetap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kata Darmin.

Selanjutnya, pada acara Rakornas Investasi 2019 yang digelar BKPM di Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019), Presiden Joko Widodo memberikan arahan langsung kepada 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan dan melakukan pengawalan investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui OSS.

Presiden meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang ditujukan untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota.

 KOPI MANTAP memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.

Saat OSS diluncurkan hingga terbitnya KOPI MANTAP, daerah menyambut baik,hanya kemudian bagaimana komitemen pemerintah pusat untuk mengawal program tersebut dan melakukan bantuan dan pendampingan bagi daerah-daerah yang infrastruktur jaringan internetnya belum optimal dan bahkan belum ada.

Juni Mardiansyah, AP Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa OSS di Nunukan sudah berjalan baik. “ Implementasi PP No 24 Tahun 2018, untuk pelaksanaan OSS Alhamdulillah di kita sudah berjalan,” kata Juni kepada wartawan GPriority.

“Kami sudah melayani pemohon-pemohon dengan menggunakan layanan terintegrasi secara online. Cuma kendala yang kita rasakan saat ini, pertama, kalau untuk badan usaha yang skalanya besar mereka kan sudah familiar dengan pelayanan online /internet. Untuk pelaku mikro kecil kita masih melakukan pendampingan baik menyangkut MIB dan tata cara ijin usaha. Kedua sebaran internet. Kemampuan daerah-daerah tidak merata. Tidak semua daerah itu pada posisi terlayani jaringan internet semua. Ada beberapa kecamatan yang belum terlayani dengan internet. Sehingga itu yang menyulitkan sehingga merka harus datang ke Nunukan. Mereka tetap dilayani di Nunukan. Itu yang menjadi kendala saat ini.  Cuma kita membantu mereka melakukan prosesnya melalui pendampingan. Saat ini saya harus menyiapkan operator. Yang biasanya operator cukup satu sekarang ini menjadi empat dan perlu sosialisasi.  Kadang mereka takut salah. Tapi nggak masalah kami menginisiasi sebab bagian dari tugas kami, “ungkapnya.

.Juni mengharap, OSS ini tidak hanya berhenti pada komitmen. Artinya kalau komitmen kita ok untuk melaksanakan OSS ini. Tapi harus ada konsekuensi yang kita lakukan untuk mensukseskan OSS itu sendiri. Salah satunya kesiapan infrastruktur di daerah dalam bentuk jaringan di mana masyarakat bisa memengakses itu. Tentunya perlu dukungan pusat,.

Dra. Hj. Siti Asmaul Husna Syah, S.E,M.Si,MM, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah mengatakan,  khususnya kami di Morowali ini masalah OSS sangat merespon kebijakan itu. Karena untuk mempermudah perijinan.

“Cuma masalah kami di sini menyangkut jaringan internet yang sangat tidak mendukung karena di OSS itu kan ketika jaringan setengah-setengah tidak bisa kan. Dia harus full. Itu masalah jaringan internet kami. Terus untuk masyarakat di sini kami sangat mengharapkan ketika semua perusahaan  pelaku usaha itu khususnya pelaku usaha yang besar seperti di pertambangan itu kita anjurkan semua melalui OSS. Tapi  kalau hanya pengusaha-pengusaha kecil belum. Karena di sini masyarakatnya saja kalau kita tanya masalah email seperti apa email. Jadi kami akan melakukannya bertahap. Kalau dari segi kebijakan, Pemda sangat mendukung dalam arti mensuport penganggaran dan finansial serta SDM dalam hal ini untuk pelatihan pelatihan, “ jelas Ibu Asma.

Kepala Dinas DPMPTSP Kab Lanny Jaya Provinsi Papua, Shirley Hendriana Rehatta, SE mengatakan di Lanny Jaya OSS ini belum jalan. “Sebenarnya di kami memang diharuskan pakai OSS. Namun kami punya sarana dan prasarana belum mendukung. Kita saja di sini listriknya kadang jam 8 nyala jam 1 siang sudah padam, nanti jam 6 baru nyala lagi. Terus kesulitannya juga sarana dan prasarana. Kita belum ada apa-apa di sini. Dan kantor kita baru mulai jalan tahun 2017. Untuk  ijin pelayanan investasi, kami baru melayani yang hanya biasanya minta SITU dan SIUP. Tidak melalui elektronik. Hanya manual,” ucap Shirley.

Sebenarnya tahun kemarin sudah ada datang dari Kominfo pusat. Mereka janji akan memberikan yang berkaitan dengan OSS. Pokoknya apa yang diperlukan terkait pelayanan terpadu satu pintu.  Mereka akan bantu. Tapi sampai sekarang belum ada. Nah baru satu dari Jakarta buat Palapa Ring. Memang lama. Masalah tanah juga susah di kami. Penyedian lahan sampai berbulan-bulan. Sebisanya ada bantuan dari pemerintah pusat berupa sarana. Sangat penting pelatihan SDM nya juga di kami, “pungkasnya. #LAS.

 

Related posts