Jakarta, GPriority.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Putra Nababan meminta agar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA untuk memperbaiki kualitas pemberitaan yang lebih berfokus pada kepentingan publik, terutama dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ia mengkritik, ketiga LPP kurang menyoroti liputan terhadap isu-isu yang mengundang perhatian publik, seperti aksi demonstrasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Beberapa hari terakhir ini, Ibu Bapak sekalian, terutama dari antara RRI dan TVRI, kalau kita lihat bagaimana aspirasi masyarakat yang ada sekarang itu justru tidak disuarakan dari media yang bapak, ibu kelola gitu ya. Suara masyarakat justru dikelola dan disampaikan oleh media media mereka sendiri bukan disuarakan melalui media-media pemerintah yang padahal anggarannya dari APBN,” ujar Putra dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan ketiga lembaga media milik pemerintah itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9).
Putra menambahkan bahwa meskipun ketiga lembaga ini didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mereka seharusnya tidak hanya menjadi saluran informasi pemerintah atau DPR, tetapi juga wajib berfungsi sebagai media yang mengakomodasi suara masyarakat.
“Dan ingat Ibu Bapak di sini kita semuanya dibayarnya dari pajak. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR, tapi juga memberitakan keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat. Itu jangan lupa. Kalau saya lihat di akun sosial media dari tiga lembaga ini yang itu lupa, mohon maaf itu lupa, itu hampir tidak ada. Kalau ada pun antara sedikit lumayanlah mahasiswa ngritik DPR masih masuk Antara. Tapi kalau mahasiswa ngritik DPR atau pemerintah enggak mungkin masuk TVRI sama RRI. Enggak ada kok. Coba buka aja kok takut benar gitu loh,” ujarnya
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketiga lembaga ini berani meliput isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kenaikan harga bahan pangan dan biaya hidup, bukan hanya fokus pada agenda politik pemerintah atau DPR. Meskipun anggaran yang diterima sangat besar, Putra merasa bahwa kualitas pemberitaan yang diberikan masih jauh dari harapan masyarakat.
“”Nah, ini juga menurut saya positioning pimpinan positioning yang harus diambil dari lembaga-lembaga berita ini. Mereka bukan sebagai hanya toanya pemerintah, toaknya DPR, hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan, bukan. Tapi betul-betul menjadi mata dan telinga dan suara masyarakat. berani memberitakan tentang kenaikan harga cabe, kenaikan harga beras, minyak, dan lain harus berani kan punya kontributor kan punya koresponden. Ini anggarannya besar loh, stasiun daerah aja 708 miliar,” ucapnya.
Komisi VII DPR RI berharap ketiga media ini lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, agar mereka benar-benar menjalankan tugas sebagai media milik publik, bukan hanya sebagai corong pemerintah
