Jakarta, GPriority.co.id – Anggaran pendidikan bela negara dan pelatihan manajerial bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta Kampung Nelayan Merah Putih mencapai lebih dari Rp1 triliun. Nilai tersebut menjadi sorotan karena secara perhitungan sederhana setara dengan biaya pendidikan sekitar 2.000 dokter spesialis baru.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,064 triliun untuk program pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 45 hari. Program tersebut ditargetkan diikuti sebanyak 35.476 peserta, dengan rata-rata anggaran sekitar Rp30 juta per orang.
Anggaran pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih itu mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari proses seleksi, penyediaan seragam, pendidikan bela negara, pelatihan manajerial, perjalanan dinas, hingga uang saku peserta sebesar Rp1,5 juta.
Dari total target peserta, sebanyak 33.846 orang tercatat mengikuti pelatihan. Sementara itu, 33.785 peserta dinyatakan lulus setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan selama 45 hari.
Namun, terdapat 61 peserta yang tidak melanjutkan program hingga selesai. Mereka berhenti karena alasan kesehatan maupun mengundurkan diri dari pelatihan.
Besarnya anggaran tersebut kemudian dibandingkan dengan kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Apabila biaya pendidikan seorang dokter spesialis diasumsikan mencapai Rp500 juta, maka anggaran Rp1,064 triliun secara matematis dapat membiayai pendidikan sekitar 2.000 dokter spesialis baru.
Perbandingan itu menjadi relevan mengingat biaya Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia masih tergolong tinggi dan berbeda-beda berdasarkan perguruan tinggi, program studi, serta lama masa pendidikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyoroti mahalnya biaya pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
“Spesialis di luar negeri itu tidak ada yang bayar uang kuliah, tapi mereka itu bekerja, bukan kuliah. Sebabnya mereka dibayar, digaji, bukan harus bayar,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai reformasi pendidikan dokter spesialis. Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem pendidikan spesialis berbasis rumah sakit agar peserta didik dapat diposisikan sebagai tenaga profesional yang bekerja sekaligus menjalani pelatihan.
Biaya pendidikan dokter spesialis di Indonesia tidak memiliki satu tarif yang sama. Sebagai gambaran, sejumlah program PPDS menetapkan biaya pendidikan puluhan juta rupiah setiap semester, belum termasuk biaya hidup, kebutuhan akademik, serta pengeluaran lain selama masa pendidikan.
Di Universitas Airlangga, misalnya, biaya UKT sejumlah program spesialis untuk tahun akademik 2026/2027 tercatat sebesar Rp20 juta per semester, ditambah biaya IPI yang besarannya berbeda menurut program studi.
Dengan demikian, asumsi biaya Rp500 juta untuk satu dokter spesialis merupakan gambaran perhitungan yang dapat mencakup biaya pendidikan selama beberapa tahun beserta kebutuhan pendukung lainnya, bukan tarif tunggal yang berlaku di seluruh Indonesia.
Perbandingan antara anggaran pelatihan calon manajer Kopdes dan biaya pendidikan dokter spesialis tersebut memunculkan perhatian terhadap prioritas penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kebutuhan tenaga dokter spesialis yang masih besar dan belum merata di berbagai daerah.
