Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi, Apa Saja?

Tahukah Anda apa itu HHBK? Berdasarkan laman medsos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),Hasil Hutan Bukan Kayu atau disangkal HHBK hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.

Kegiatan pemanfaatan HHBK ini dapat dilakukan di Hutan Produksi oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Komoditas apa saja yang dapat diperoleh dari kegiatan pemanfaatan HHBK ini? Simak penelusurannya dibawah ini.

Yang pertama Anda harus mengenal jenis HHBK nya. Menurut laman medsos KLHK,ada beberapa jenis tanaman yang termasuk ke dalam HHBK, yakni rotan,sagu,nipah,aren bambu dan tanaman lainnya.

Setelah mengenalnya, HHBK bisa diolah menjadi beragam makanan dan pakaian yang bermanfaat bagi masyarakat.Oleh karena itu, demi menggenjot produksi HHBK, Johan mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema.

Langkah yang ke-2 adalah KLHK telah menyiapkan perizinan, dari segi skema perizinan KLHK telah mengeluarkan dua peraturan menteri (Permen) yakni Permen LHK Nomor 54/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara

Lalu, adapula Permen Nomor 66/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Permen LHK Nomor 54/2016 mengatur bahwa Izin Pemungutan HHBK (IPHHBK) diberikan kepada perorangan untuk memungut untuk HHBK, misalnya rotan, gaharu, damar, dan sebagainya), dengan jangka izin 1 (satu) tahun dan volume paling banyak 20 ton.

Adapun, Permen LHK nomor 66/2016 mengatur bahwa Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK-HA/HT) diberikan kepada BUMN/S/Koperasi pada areal yang tidak dibebani izin untuk luasan dan jangka waktu tertentu untuk mengusahakan HHBK misalnya getah pinus, sagu, nipah, dan lain sebagainya.

Ketiga adalah mendorong skema kerja sama dengan para investor, yang diatur dalam Permen LHK Nomor 49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH.

KPH dapat melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan para investor baik itu dari BUMN, Koperasi, Masyarakat Setempat dan sebagainya untuk melakukan pemanfaatan getah pinus, pemanfaatan rotan, jasa wisata alam, dan lain-lain.(Hs.Foto.Humas KLHK)

Related posts