Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Indonesia kini membentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas, usai belakangan marak isu terkait pabrik-pabrik besar yang diganggu oleh ormas.
Hal tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Budi mengatakan jika tujuan pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas ini ialah untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi di Indonesia.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu,” tegas Budi.
Keberadaan ormas-ormas bermasalah telah mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. Mereka melakukan pemalakan, pemerasan, pemblokiran jalan, hingga penyegelan pabrik.
Selain itu, adanya premanisme dan ormas, Indonesia juga mengalami kerugian hingga ratusan triliun Rupiah, karena investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri.
Budi menegaskan, pemerintah akan tegas menindak aksi premanisme dan ormas yang mengintimidasi masyarakat maupun pelaku usaha. Kedepannya, operasi penanganan premanisme dan ormas juga akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri, bersama seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
Imbau Masyarakat Melapor
Selanjutnya, Budi juga berharap agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib, damai, serta kondusif kehidupan sosial maupun dunia usaha. Ia mengimbau masyarakat untuk melapor apabila menemui kasus premanisme maupun tindakan oknum ormas yang meresahkan.
“Masyarakat diimbau tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” imbau Budi.
Untuk mendukung hal ini, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Abdullah, juga meminta agar satgas dapat segera bertindak secara tegas kepada para preman.
Ia juga menekankan jika satgas tidak boleh tebang pilih dalam memberantas premanisme dan ormas. Dalam kata lain, tidak boleh ada aparat yang menjadi ‘bekingan’ dari oknum-oknum yang mencoba mengintimidasi.
“Kami mengimbau masyarakat dapat aktif melaporkan ke satgas. Jika ada ormas dan preman yang berulah dan merugikan masyarakat,” ucapnya.
Abdullah mengatakan, saluran pengaduan juga harus dibuka berbagai daerah, bukan hanya di pusat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan.
Editor: Novita Intan
Foto : Instagram/bgunawan_id
