Jakarta, GPriority.co.id – Mulai Januari 2026, pemerintah Indonesia akan semakin serius menjalankan Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Pemerintah menargetkan 82,9 juta anak di seluruh Indonesia dapat merasakan program ini.
Menurut Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Program MBG akan menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun per harinya, mulai tahun depan. Jumlah tersebut setara dengan setengah anggaran tahun Bappenas, hanya dalam dua hari.
“Insya Allah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta (anak). Badan Gizi Nasional akan spending Rp1,2 triliun per hari,” ungkap Dadan.
Kendati anggaran Program MBG di tahun 2025 sebesar Rp71 triliun dan baru terserap Rp13 triliun, saat ini persiapan infrastruktur terus berjalan dengan sebanyak 7.475 dapur umum (SPPG) yang telah melayani hingga lebih dari 25 juta orang. Sementara, 29.000 SPPG lain telah terdaftar sebagai mitra.
Sejak awal pelaksanaannya, Program MBG bertujuan untuk memberi dampak ekonomi secara luas. Setiap SPPG mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja langsung dan melibatkan sekitar 15 pemasok bahan baku. Selain itu, dibutuhkan juga pekerja tambahan mulai dari buruh hingga sopir logistik.
Dadan menegaskan, sebagian besar biaya pembangunan SPPG ditanggung oleh mitra dan bukan pemerintah yang berperan. Sehingga, selain mendukung kesehatan para generasi muda, program ini diharapkan juga dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Dadan juga sempat meyakinkan jika tindak korupsi pada pelaksanaan MBG tidak mungkin terjadi. Pasalnya, selama pelaksanaan program ini, sistem keuangannya telah dirancang secara ketat dengan menggunakan virtual account yang telah ditandatangani bersama oleh mitra serta pihak BGN.
Selain itu ia mengatakan, belanja bahan baku yang wajib juga mengacu pada harga pasar. Sehingga, potensi penyalahgunaan anggaran pada program MBG menurutnya sangatlah kecil karena dana yang ada langsung disalurkan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ke virtual account. Ditambah lagi, akan diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
“Enggak mungkin ada korupsi di program MBG. Karena kita sudah bikin virtual account, harus ditandatangani oleh berdua (mitra dan BGN). Kemudian diletakkan bahan baku at cost, operational at cost,” tegas Dadan.
