Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi fondasi utama arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.
Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, tujuan ini menjadi landasan penyelenggaraan Musrembang HAM 2025 yang menjadi ruang konsolidasi lintas lembaga.
“Posisi Indonesia dalam rule of law index dan freedom house mengingatkan bahwa perjalanan kita masih panjang. Data pengaduan Komnas HAM yang menunjukkan banyaknya dugaan pelanggaran oleh baik aktor negara maupun korporasi adalah sinyal bahwa masih ada ruang-ruang yang harus kita benahi bersama baik dalam sistem, kultur maupun tata kelola,” kata Febrian dalam sambutannya di Musrembang HAM 2025 di Jakarta, Senin (8/12).
Ia menyoroti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas sebagai pekerjaan besar yang masih menuntut penyelesaian.
Untuk itu, dalam RPJMN 2025-2029, pembangunan HAM ditempatkan sebagai prioritas nasional pertama. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan panduan moral pembangunan Indonesia.
“Ini adalah pernyataan moral bahwa pembangunan Indonesia harus berdiri di atas fondasi penghormatan terhadap manusia,” tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dalam arsitektur HAM nasional. Kementerian Hukum dan HAM disebut berperan sebagai governmental human rights focal point, namun tidak bisa bekerja sendiri.
“NHRI yang terdiri dari Komnas HAM, KND, Komnas Perempuan, dan KPI adalah merupakan mata dan telinga bangsa dalam memantau situasi HAM. Di sisi lain, seluruh KL dan pemerintah daerah adalah garda terdepan dalam pemenuhan HAM,” disampaikan dalam forum.
Karenanya, Musrembang HAM dinilai penting sebagai ruang membangun keselarasan langkah antar lembaga.
Ia berharap forum menghasilkan pembacaan akurat atas isu HAM terkini, penguatan koordinasi nasional, penyelarasan dokumen perencanaan, serta konsolidasi komitmen antar pemangku kepentingan.
“Musrembang HAM juga akan memberi kesempatan untuk menggeser pendekatan pemerintah dari reaktif menjadi proaktif,” ungkapnya.
“Pemerintah membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk dialog, masukan, dan bekerjasama. Kita mungkin berasal dari lembaga yang berbeda, tapi ketika kita bekerja untuk satu tujuan yang sama, Indonesia yang menghormati martabat setiap warganya,” ucapnya.
