Pengelolaan Sampah Morowali Masih 43 Persen, DLH Fokus Benahi Wilayah Industri

Sekda Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub dan Kasubag Tata Usaha UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Awaludin dalam Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta Pusat/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Awaludin, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Morowali saat ini baru mencapai sekitar 42–43 persen.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta Pusat, pada Rabu–Kamis (25–26/2). Rakornas tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub.

Menurut Awaludin, kegiatan Rakornas memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang akan diterapkan di Morowali guna meningkatkan capaian pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah kami mendapatkan beberapa pengalaman, beberapa ilmu, karena betul-betul apa yang di sini akan kita terapkan di Morowali. Karena sampai sekarang ini pengelolaan sampah yang ada di Morowali itu baru sekitar 42-43 persen,” kata Awaludin kepada GPriority, Rabu (25/2).

Ia menambahkan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengelolaan sampah hingga minimal 63 persen, terutama di kawasan industri yang saat ini menjadi tantangan utama.

Untuk wilayah ibu kota kabupaten, pengelolaan sampah disebut sudah mencapai 79 persen. Namun, sejumlah kawasan industri masih belum terlayani secara optimal.

“Yang terjadi (kendala) sekarang ini di daerah-daerah industri. Ini yang sementara kita genjot ke depan. Tahun 2026 ini kita paksakan supaya daerah industri itu semua pengelolaan sampahnya bisa dikelola,” tuturnya.

“Jadi kita dari Pemda berusaha ke depan ini, 2026 ini, kita bisa mengelola sampahnya sehingga yang masuk di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) itu cuma residu,” tambah Awaludin.

Beberapa kecamatan yang belum tersentuh layanan pengelolaan sampah secara maksimal antara lain Kecamatan Bahodopi, Bungku Barat, dan Bungku Pesisir. Saat ini, sampah dari Bungku Pesisir dan Bungku Barat sudah dikelola di ibu kota kabupaten, sementara Bahodopi dan beberapa kecamatan lainnya masih dalam tahap perencanaan penanganan.

Menjawab pertanyaan terkait implementasi materi dari pemerintah pusat, Awaludin memastikan akan ada tindak lanjut konkret di Morowali. 

Awaludin menyebut, KLH telah melakukan pembinaan dengan menurunkan empat tim yang akan melakukan kunjungan pembinaan sebanyak empat kali dalam setahun.

“Sehingga apa yang mereka sampaikan itu bisa kita betul-betul mengelola sampah yang ada di Kabupaten Morowali itu betul-betul jurusan sampah,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, mengatakan keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan serta manajemen pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing.

“Target harus bersih daerahnya bersih. Maka memang kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota adalah orang yang paling menentukan dalam rangka merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing,” ucap dia.