Pekanbaru, Gpriority.co.id – Langkah penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari kebun sawit ilegal mendapatkan perlawanan warga. Diduga ada provokator dibalik perlawanan itu.
Pada 25 November 2025, sekelompok massa yang menolak operasi penertiban kebun sawit ilegal mendatangi dan merusak pos komando taktis milik tim gabungan Kementerian Kehutanan (KLHK) dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Kelompok itu menjalankan aksi damai, tuntut hak lahan dan tolak relokasi. Namun situasi kemudian memanas. Massa mulai lempar batu, hancurkan gapura masuk, rusak tenda komando, dan bakar dokumen operasi. Tercatat 5 personel keamanan luka ringan. Polisi mencatat ini sebagai penganiayaan dan perusakan fasilitas negara (Pasal 170 KUHP). Adapun estimasi kerugian mencapai Rp50 juta atas fasilitas yang rusak seperti tenda, peralatan komunikasi, GPS pemantau, dan dokumen yang hilang.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup menuding adanya provokator yang bayar warga untuk halangi penegakan hukum, bukan murni petani kecil. “Ini upaya putus rantai bisnis ilegal, bukan buru rakyat,” ujar Dirjen Gakum KLHK Dwi Januanto Nugroho.
Kerugian tidak seberapa namun dapat berdampak jangka panjang lebih parah. Bagaimana tidak habitat gajah dan harimau menyempit yang akan meningkatkan konflik manusia-satwa. Akibat sawit ilegal ini juga menyedot potensi pendapatan negara miliaran, sejak 1999, 69.000 ha hutan hilang, rugi ekologis Rp20 triliun+ dari hilangnya jasa lingkungan (karbon, air, biodiversitas).
Sementara operasi tertunda bisa bikin restorasi 8.000 ha prioritas molor. Direktur Penegakan Hukum Kehutanan Rudiant Sarag Napitu akui sulit relokasi 81.793 ha kawasan yang diminta kosong paling lambat Agustus 2025. “Banyak provokator yang bikin warga ragu, padahal banyak yang sudah setuju pindah,” cetusnya.
Walau demikian pemerintah sejak Juni 2025 telah tertibkan 4.700 ha lahan sawit ilegal, termasuk bongkar pondok, putus jalan liar, dan buat parit batas. Restorasi alami juga jalan terus dengan penanaman bertahap di bekas sawit, plus agroforestri adaptif untuk habitat gajah dan harimau. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mendorong kolaborasi dengan masyarakat, seperti penanaman 100 pohon di Camp Elephants Flying Squad (Februari 2025) untuk kembalikan fungsi hutan seluas 83.068 ha ini. Total, 7.150 ha lahan sudah direforestasi sukarela oleh petani kecil sejak September 2025.
Sebagai langkah keamanan pemerintah telah menambah 30 prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai, 20 polisi kehutanan, dan patroli intens. Pos sementara dipindah ke kantor seksi agar fokus kawal titik rawan. Sementara Jaksa Agung pun menginvestigasi dugaan korupsi sertifikat palsu di balik perambahan.
Foto : Kemenhut
