Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natilius Pigai resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 pada Senin (8/12).
Agenda tersebut, kata Pigai, merupakan instrumen penting yang diberikan Presiden Prabowo Subianto melalui Bappenas untuk menjadikan nilai HAM sebagai dasar pembangunan nasional.
“Jadi ini musawarah pembangunan HAM nasional ini adalah sarana, alat yang dikasih, sesuatu yang intangible menjadi tangible oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Bappenas kepada Kementerian Hak Asasi Manusia,” ujarnya dalam sambutannya dalam Musrembang HAM 2025 di Jakarta, Senin (8/12).
Ia menekankan bahwa Musyawarah Pembangunan HAM memiliki kedudukan setara dengan Musyawarah Pembangunan Nasional.
Menurut dia, hadirnya forum ini menjadi penanda penting bahwa pembangunan Indonesia harus berlandaskan nilai kemanusiaan.
“Seluruh aspek pembangunan di negara Republik Indonesia harus dijiwai, disemangati oleh nilai-nilai hak asasi manusia,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada tahun depan Musrembang HAM akan dilaksanakan secara bertingkat.
“Tahun depan, musawarah pembangunan HAM desa. Musawarah setelah hasil rumusan musawarah pembangunan HAM desa, nanti akan ada musyawarah pembangunan HAM Kabupaten Kota. Baru nanti musyawarah pembangunan HAM Provinsi. Bulan Oktober, bulan November atau Desember, baru musawarah pembangunan HAM Nasional,” ujarnya.
Ia menilai skema empat tingkat musrembang ini bisa menjadi satu-satunya di dunia. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan integrasi HAM dalam perencanaan teknokratik sebagai langkah menuju mainstreaming HAM dalam pembangunan. Menteri juga mendorong peserta diskusi memberikan gagasan secara terbuka.
Saat ini, sejumlah program telah berjalan untuk memperkuat implementasi HAM di Indonesia. Di antaranya peluncuran Satu Data HAM Nasional, pengembangan Indeks HAM Nasional yang akan diresmikan 15 Desember, hingga jabatan fungsional analis HAM di seluruh daerah. Program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam juga terus diperkuat sebagai bentuk pelayanan langsung bagi masyarakat.
“Kementerian HAM menangani 280 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh menghasilkan dan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM untuk satu tahun ke depan secara bijak, secara saksama, objektif, imparsial,” ucapnya.
