Peringati 64 Tahun Deklarasi West Papua, Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Monas

Puluhan mahasiswa Papua gelar aksi di Monas, Senin (1/12)/Foto Fifi Abdurahman Puluhan mahasiswa Papua gelar aksi di Monas, Senin (1/12)/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Puluhan mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (1/12). 

Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati 64 tahun deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua yang jatuh pada 1 Desember 1961.

“Perjuangan dan perlawanan rakyat Papua untuk merdeka dari penjajahan Indonesia dan imperialisme global sejak deklarasi 1 Desember 1961 hingga hari ini, masih terus membara di seantero tanah air West Papua, Indonesia dan bahkan di publik internasional pun tuntutan Papua merdeka masih tetap bergema. Ini menunjukkan bahwa rakyat Papua tidak akan pernah tunduk pada sistem yang menindas,” demikian isi siaran pers.

Menurut mereka, masifnya tuntutan kemerdekaan yang disuarakan secara terbuka bukan tanpa alasan. Papua dinilai sebagai wilayah yang terus dibayangi operasi militer maupun operasi perusahaan.

“Jejak militerisme yang dibarengi dengan upaya operasi perusahaan di bumi Papua, jadi catatan yang lekat di kepala orang Papua sejak perebutan dan penguasaan wilayah Papua pada awal negara Indonesia mencaplok Papua. Catatan-catatan tersebut terus menerus menjadi teror bagi orang Papua dan menjadi memoria passionis (ingatan penderitaan),” tuturnya.

Gambar wajah Presiden Prabowo Subianto pada aksi mahasiswa Papua di Monas, Senin (1/12)/Foto Fifi Abdurahman
Gambar wajah Presiden Prabowo Subianto pada aksi mahasiswa Papua di Monas, Senin (1/12)/Foto Fifi Abdurahman

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa Papua menyampaikan 14 poin sikap politik, di antaranya:

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

2. Tarik seluruh militer organik dan non-organik dari Tanah Papua.

3. Tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh, dan seluruh perusahaan di Tanah Papua.

4. Buka akses jurnalis lokal, nasional, dan internasional ke Papua.

5. Usut dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua.

6. Tangkap dan adili jenderal pelanggar HAM.

7. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat.

8. Hentikan kekerasan terhadap perempuan.

9. Stop diskriminasi rasial terhadap orang Papua.

10. Cabut UU Otsus Jilid II.

11. Hentikan pemekaran DOB di Papua.

12. Hentikan program transmigrasi.

13. Hentikan proyek strategis nasional.

14. Dukung penuh kemerdekaan Palestina, Sahara Barat, Kanaky, dan Catalonia.

“Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan, kepada seluruh rakyat Papua, Indonesia maupun publik internasional sebagai bentuk ketegasan kami atas penjajahan yang dialami rakyat bangsa West Papua. Dengan tegas, kami menolak tunduk di bawah sistem yang menjajah rakyat Papua!,” pungkasnya.