Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo menginstruksikan penghentian sementara proyek infrastruktur baru, termasuk jalan tol, untuk mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, penghentian ini hanya berlaku untuk proyek yang belum berjalan, sementara proyek yang sudah dalam tahap konstruksi, studi kelayakan (feasibility study), atau pelelangan akan tetap dilanjutkan.
“Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony seperti dikutip dari detikcom pada Kamis (19/12).
Proyek jalan tol yang tertunda sementara mencakup Tol Puncak dan ruas Kulon Progo-Cilacap, meskipun pelaksanaannya bisa dilanjutkan jika ada perintah presiden atau minat dari investor swasta.
Proyek jalan tol yang sedang dalam tahap lelang, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dipastikan tetap berjalan.
Sony menegaskan bahwa proyek-proyek yang sudah memiliki kontrak atau berada dalam tahap konstruksi tidak akan dihentikan.
Sementara itu, tol baru yang masih dalam tahap kajian ditunda kecuali ada pihak swasta yang bersedia mengambil alih pembiayaannya. Instruksi ini bertujuan mengelola prioritas pembangunan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Karena Kurangnya Anggaran?
Menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, ada tiga faktor yang setidaknya menjadi penyebab Presiden Prabowo memperintahkan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar.
Paling utama yaitu berkaitan dengan anggaran. Hal ini yang juga memicu kebijakan baru yaitu kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
Faktor selanjutnya menurut Ronny yaitu karena proyek tersebut dianggap tidak memberikan efek ganda.
Jika dilihat pada pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo, selama 10 tahun dilakukan pembangunan secara besar-besaran, namun sayangnya perekonomian Indonesia hanya mentok di 5 persen.
Lalu, faktor ketiga yaitu karena Presiden Prabowo mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuannya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Foto : ANTARA
