Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., menyoroti pentingnya penguatan digitalisasi keuangan dan perluasan akses perbankan di daerah.
Hal itu disampaikannya seusai menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9).
FEKDI x IFSE 2026 merupakan kolaborasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan dukungan sejumlah kementerian, lembaga, dan asosiasi industri. Rangkaian kegiatan berlangsung 24–26 September 2026 dan turut menjadi forum untuk membahas akselerasi ekonomi serta keuangan digital nasional.
Ali Baham mengatakan, agenda tersebut menjadi momentum untuk melihat kondisi masing-masing daerah, termasuk perkembangan digitalisasi keuangan dan upaya pengendalian inflasi.
“Rapat hari ini memang ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan OJK dan juga kementerian/lembaga. Berkaitan inflasi daerah, tentunya ini adalah evaluasi kabinet dan penting sekali acara ini karena kita bisa lihat potret dari setiap daerah,” kata Ali Baham.
Menurutnya, digitalisasi keuangan di Papua Barat masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu mendorong peningkatan literasi serta inklusi perbankan, termasuk bagi kelompok masyarakat usia muda.
“Oleh karena itu, digitalisasi keuangan kita juga masih rendah. Ini menjadi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat ke depan yang tentunya perluasan kemudian literasi perbankan dalam konteks jumlah nasabah,” ujarnya.
Ali Baham juga menekankan perlunya peran perbankan dalam menjangkau generasi muda, termasuk masyarakat yang telah memasuki usia 17 tahun.
“Anak-anak muda yang usia sampai 17 tahun, yang jumlahnya begitu banyak, yang perlu juga dimasuki oleh perbankan untuk bisa mereka menabung. Dan ini tentunya kita berharap bank nasional maupun juga bank daerah itu bisa berperan dalam hal ini untuk digitalisasi, literasi, dan juga membantu terkait dengan inflasi daerah,” katanya.
Aplikasi 1 Fakfak
Saat ditanya mengenai aplikasi daerah, termasuk 1 Fakfak, Ali Baham menjelaskan bahwa setiap daerah dapat memiliki aplikasi yang menjadi bagian dari sistem data pemerintahan.
“Saya kira setiap daerah mempunyai aplikasi-aplikasi untuk daerahnya masing-masing. Jadi provinsi ada aplikasi dasar untuk provinsi, untuk kabupaten, dan ini kan menuju kepada satu data Indonesia,” jelasnya.
Menurut Ali Baham, pengembangan aplikasi daerah tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung integrasi data dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan rumah tangga.
“Jadi itu sebenarnya turunannya dari satu data Indonesia sehingga semuanya sampai dengan datanya per provinsi, per kabupaten, sampai lembaga-lembaga terkait untuk setiap rumah tangga,” pungkasnya.
