Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah menargetkan setiap provinsi minimal ada dua sekolah rakyat dan minimal satu sekolah pada kabupaten/kota. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025 -2026.
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa semua provinsi saat ini sudah punya. Namun untuk Jawa Timur, belum punya.
“Untuk mempercepat prosesnya, sekolah rakyat ini sementara memanfaatkan fasilitas Kemensos di daerah. Sedangkan Jawa Timur fasilitas Kemensos pada era Presiden Gus Dur diserahkan ke Pemprov semua,” ujar Gus Ipul saapan akrabnya dikutip, Senin (10/3).
Meski terlambat, Gus Ipul mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Pak Emil melakukan gerak cepat dalam upaya sama sama mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo.
“Baru dua hari lalu kami telpon-telponan dengan Bu Khofifah dan hari ini sudah dilakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh bupati, wali kota se Jawa Timur serta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Sepulang mengikuti acara ini, harapannya bupati dan walikota segera menindaklanjuti untuk mendukung program Presiden Prabowo,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat terdiri dari, 40 sentra dan balai Kemensos tersebar di seluruh Indonesia, 20 di Jawa Timur, 20 di Jawa Tengah dan DIY, dan 20 di Jawa Barat, Banten, dan DKI.
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat juga telah mendapat dukungan penuh dari Dikdasmen Kemendikbud.
“Soal kurikulum maupun tenaga pendidik, Dikdasmen sudah menyiapkan. Kurikulumnya terus di godok, hanya tinggal mendata fasilitas seperti gedungnya saja,” ungkapnya.
Diketahui, sekolah Rakyat merupakan program yang direncanakan oleh Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrim. Konsep sekolah ini adalah asrama atau boarding school di mana para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga asupan gizi yang layak dan mencukupi.
Editor: Novita Intan
Foto: infopublik/HansJNR
