Malang, GPriority.co.id – Sekretaris DPRD Kabupaten Merauke, Drs. David Tomtuwok, menegaskan bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital menjadi fokus utama dalam Rakernas ASDEKSI 2026.
Menurutnya, hasil pertemuan nasional tersebut akan menjadi bekal penting bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dalam mendukung penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih efektif, transparan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Rakernas ASDEKSI 2026 mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Tingkat Nasional: Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD.”
Digelar di Hotel Savana Malang dari 23-26 Juli 2026, forum tersebut diikuti para Sekretaris DPRD dari seluruh Indonesia sebagai wadah memperkuat kapasitas aparatur dan menyamakan persepsi terhadap kebijakan terbaru pemerintah.
David Tomtuwok menjelaskan, isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam Rakernas adalah penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan program prioritas nasional.
“Pembahasan juga menitikberatkan pada efisiensi belanja daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD secara profesional dan akuntabel,” ujarnya kepada GPriority, Jumat (24/7).
Terkait penyusunan APBD Perubahan 2026, David mengatakan pemerintah daerah diarahkan agar melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan kondisi daerah.
Pergeseran anggaran harus difokuskan untuk mendukung pelayanan publik, penyelesaian program prioritas, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menjaga disiplin anggaran, meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif, serta menghindari pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Rakernas juga menekankan pentingnya mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat, termasuk sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Seluruh proses penyusunan anggaran harus konsisten dengan RPJMD, RKPD, serta prioritas pembangunan nasional, sekaligus didukung sistem pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan berbasis digital.
David mengungkapkan sejumlah inovasi yang akan diadopsi Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke setelah mengikuti Rakernas. Di antaranya peningkatan digitalisasi administrasi dan persidangan DPRD, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah, percepatan pelayanan administrasi yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan berbagi praktik baik antar daerah.
Ia optimistis target penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 dapat diselesaikan tepat waktu apabila seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai jadwal dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD terus diperkuat.
“Kami optimis target tersebut dapat tercapai tepat waktu apabila seluruh tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai jadwal, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan baik, serta seluruh perangkat daerah menyampaikan dokumen pendukung secara tepat waktu. Komitmen bersama untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga komunikasi yang intensif akan menjadi faktor utama dalam menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan dapat segera dilaksanakan demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup David Tomtuwok.
