Malang, GPriority.co.id – Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani, SH., M.Hum., menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi isu utama yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASDEKSI 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar penghematan belanja, melainkan memastikan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Muhammad Jaelani usai mengikuti Rakernas ASDEKSI 2026 bertema “Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Tingkat Nasional: Fasilitasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 serta Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD”, yang berlangsung pada Jumat (24/7) di Hotel Savana, Malang, Jawa Timur.
Menurutnya, materi utama Rakernas menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027, sehingga pengelolaan keuangan daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Materinya terkait efisiensi anggaran. Seluruh sekretariat DPRD dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 ditekankan pada pengelolaan keuangan daerah yang memang dibutuhkan masyarakat. Satu rupiah pun APBD yang digunakan harus bermanfaat bagi masyarakat di daerah yang kita tempati, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Muhammad Jaelani.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai efisiensi anggaran yang telah diterapkan sejak 2024.
Pemerintah daerah diminta menggeser belanja yang belum menyentuh kepentingan masyarakat agar lebih fokus mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di setiap desa.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan penyesuaian anggaran sejak awal tahun sesuai arahan pemerintah pusat.
Beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan bahkan harus ditunda agar keseimbangan antara program nasional dan prioritas pembangunan daerah tetap terjaga.
“Kami memprioritaskan penggunaan anggaran daerah. Ada beberapa program infrastruktur yang memang direncanakan sebelumnya harus ditunda ke tahun berikutnya agar program nasional dan program daerah bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Muhammad Jaelani optimistis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 akan berjalan lebih baik. Menurutnya, tim anggaran daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan efisiensi sehingga penyerapan anggaran ke depan semakin optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
“Harapan kami, pada 2027 kondisi sudah kembali normal sesuai arahan Bupati. Kami juga sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan temuan pemeriksaan di kemudian hari,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa berkurangnya dana transfer ke daerah turut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, Pemkab Tanah Bumbu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan optimalisasi penerimaan daerah.
Muhammad Jaelani berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan besaran dana transfer seperti sebelumnya karena Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat bergantung pada dana perimbangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, penguatan PAD tetap menjadi prioritas, namun dukungan pemerintah pusat masih diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal.
