Selain Indonesia, 3 Negara Ini Juga Terapkan Efisiensi Anggaran

Selain Indonesia, 3 Negara Ini Juga Terapkan Efisiensi Anggaran Selain Indonesia, 3 Negara Ini Juga Terapkan Efisiensi Anggaran

Jakarta, GPriority.co.id – Topik efisiensi anggaran belakangan ini menjadi sorotan di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang juga memberikan kritik beberapa langkah pemerintah dalam menekan anggaran belanja.

Diantaranya seperti Basarnas yang meniadakan pengadaan SAR Drone dan Drone Remotely Operated Vehicle (ROV), Kementerian PU yang menangguhkan pembangunan dan perbaikan jalan, BRIN yang meniadakan anggaran untuk riset program Asta Cita, serta BKN yang melakukan pemadaman daya listrik, air, telepon, lift, AC, dan jasa pengiriman surat.

Selain itu, efisiensi anggaran juga ternyata dilakukan oleh 3 negara lain selain Indonesia.

1. Argentina

Presiden Argentina, Javier Milei, harus berhadapan dengan inflasi 211%, resesi, serta angka kemiskinan yang tinggi pada masa pemerintahannya di tahun 2023.

Oleh karena itu, Presiden Javier pun menerapkan beberapa kebijakan efisiensi anggaran seperti mengurangi jumlah kementerian dari semula 18 menjadi 9 kementerian.

Ia juga memangkas 30 ribu PNS di negaranya, yang hampir 10% dari total pegawai federal. Terakhir, Presiden Javier juga mengancam akan memecat 40 ribu PNS jika gagal dalam ujian evaluasi.

Melalui 3 kebijakan tersebut, dilaporkan saat ini Argentina mencatat surplus anggaran untuk yang pertama kalinya dalam 14 tahun.

2. Amerika Serikat

Presiden Donald Trump juga menerapkan sejumlah kebijakan demi memangkas pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara AS. Diantaranya yaitu membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE), dengan sosok Elon Musk sebagai pemimpinnya.

DOGE dilaporkan telah menghemat lebih dari USD 1 Miliar, dengan membatalkan kontrak yang terkait dengan program keberagaman, ekualitas, dan inklusi.

3. Vietnam

Untuk efisiensi anggaran, pemerintah Vietnam melakukan sejumlah kebijakan yang diantaranya mengurangi jumlah kementerian/lembaga dari 30 menjadi 22. Vietnam juga memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik. Ada sekitar 100 ribu pegawai pemerintahan yang akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini dalam setahun.

Dalam 5 tahun ke depan, langkah ini diprediksi dapat menghemat anggaran Vietnam hingga 113 triliun Dong, atau setara dengan Rp72,43 triliun.

Foto : Reuters