Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebijakan mandatori biodiesel 50 (B50) akan diberlakukan secara nasional mulai 1 Juli 2026 untuk seluruh sektor.
“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.
Eniya menjelaskan, saat ini B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan rampung pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Uji coba tersebut telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 dengan melibatkan sembilan unit kendaraan.
Setelah tahapan uji jalan selesai, Kementerian ESDM akan melanjutkan dengan pemeriksaan kondisi mesin guna memastikan performa bahan bakar tersebut tetap optimal.
Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Berdasarkan hasil sementara, kualitas B50 disebut telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.
Tak hanya sektor otomotif, pengujian B50 juga dilakukan pada berbagai sektor lain seperti alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, kereta api, hingga pembangkit listrik.
Dari sisi ekonomi, implementasi program biodiesel ini dinilai memberikan dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sekaligus menghemat devisa negara. Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun pada 2026, meningkat dari Rp140 triliun sebelumnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan B50 juga akan berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara.
Ia menuturkan, penerapan B50 berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun. Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Pemerintah pun memastikan kesiapan Pertamina dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut secara menyeluruh di berbagai sektor.
