Jakarta, GPriority.co.id – Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti kasus korupsi di Indonesia saat ini. Menurutnya, saat ini peradilan sudah berada di tingkat darurat. Hal ini disampaikannya dalam agenda ‘Diskusi Publik Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly’, pada Kamis (17/4).
Mahfud menyayangkan, saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan hingga lembaga-lembaga peradilan di Tanah Air pun ikut terlibat.
“Pengadilan itu jorok (bahaya) sekali. Karena sekarang, kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru. Pengadilan kita itu sudah darurat,” ujarnya.
Isu hukun tindak pidana korupsi menurutnya menjadi masalah yang besar dan seperti tak ada ujungnya, menurut Mahfud. Ia pun membandingkan dengan berbagai peristiwa hukum lainnya di Indonesia, dan tidak ada pelanggaran yang lebih parah jika dibandingkan kasus korupsi di Tanah Air.
“Saat ini, agenda penanganan kasus korupsi telah berbelok. Pada awal reformasi hingga 2007-2009, tidak ada korupsi baru. Saat itu upaya pemberantasan korupsinya cukup kuat,” jelasnya.
Mahfud menekankan jika saat ini kasus korupsi di Indonesia semakin menggila. Kini, hampir tidak ada lembaga negara yang tidak terlibat korupsi. Lebih parah lagi, kasus korupsi ini juga melibatkan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Mahfud pun menekankan jika sudah saatnya menjadi tugas Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan darurat.
“Pengadilan ini menjadi benteng terakhir dan keadilan yang kita harapkan ini harus ada langkah-langkah darurat. Karena situasinya sudah darurat,” imbuhnya.

Apresiasi Langkah Prabowo Dalam Berantas Korupsi
Kendati demikian, dalam paparannya tersebut, Mahfud juga turut mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Seperti kita tahu, banyak kasus korupsi yang mulai terbongkar sejak awal pemerintahan Prabowo. Diantaranya kasus Tom Lembong dan Pertamina.
“Ini sudah mulai berjalan baik di tingkat bawah. Saya kira kita juga harus apresiasi Kejaksaan Agung dan kita tak boleh menafikan peran Pak Prabowo yang cukup bagus dalam mengungkap korupsi,” tutur Mahfud.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
