Stop Pernikahan Anak

Jakarta,Gpriority- Hingga akhir tahun 2019 tingkat pernikahan anak di bawah umur 18 tahun masih sangat tinggi, Kementerian PPN/Bappenas mencatat 10,18 %. Namun, di periode yang sama, Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat prevalensi perkawinan anak perempuan yang menikah di bawah 15 tahun meningkat dari 0,56 persen (2018) menjadi 0,57 persen (2019). Tantangan ini menjadi pemantik pemerintah untuk melakukan strategi-strategi yang efektif untuk mencegah perkawinan anak.

Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti dituturkan oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum adalah membuat program Stranas PPA (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak) pada 8 Februari 2020.

Program yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung lima strategi kunci untuk pencegahan perkawinan anak, yakni: pertama, optimalisasi kapasitas anak. Kedua, lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Tiga, aksesibilitas dan perluasan layanan.Keempat,penguatan regulasi dan kelembagaan. Terakhir, penguatan koordinasi pemangku kepentingan. “ Kami berharap Stranas PPA bisa menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan terjadinya perkawinan anak demi masa depan dan kualitas bangsa yang lebih unggul,” ucap Woro.

Untuk meningkatkan implementasi Stranas PPA kepada pemerintah daerah dan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kementerian PPN/Bappenas didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kemitraan Australia–Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui program MAMPU menyelenggarakan Konferensi Nasional “Sinergi dan Kolaborasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak” secara daring pada Rabu (2/9).

“Acara ini penting, mengingat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan institusi pemerintah dan non pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko.

Woro Srihastuti Sulistyaningrum yang juga menjadi pembicara di konferensi tersebut menyampaikan bahwa upaya secara kolektif menjadi solusi penurunan tingkat perkawinan anak di Indonesia yang masih cukup tinggi. “ Tahun 2019, kami mencatat ada 10,82 persen. Angka ini ditargetkan menurun menjadi 8,74 persen di 2024 sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan 6,94 persen di tahun 2030,” tegas Woro.

Woro dalam konferensi tersebut juga membahas hasil penelitian Program MAMPU bersama The University of Melbourne sepanjang 2020 yang menunjukkan konsekuensi perkawinan anak, baik pada laki-laki maupun perempuan, terhadap berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Salah satu hasil penting penelitian menunjukkan bahwa anak yang menunda usia perkawinannya berpotensi untuk berpartisipasi 1,6-1,8 tahun lebih lama dalam pendidikan dan memiliki upah 20-25 persen lebih tinggi dibandingkan jika menikah di usia anak. Perkawinan anak juga meningkatkan risiko bayi meninggal dalam kurun waktu 12 bulan dan stunting jika mereka bertahan hidup,” jelasnya.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Rohika Kurniadi Sari yang juga menjadi pembicara, menyatakan kesiapan kementeriannya untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, kepala daerah dan non pemerintah.” Sebagai koordinator teknis Stranas PPA, KemenPPPA siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi kebijakan di tingkat nasional, tingkat regional dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak. “Kita perlu mendorong keikutsertaan berbagai pihak, terutama dari Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga/PUSPAGA, Sekolah Ramah Anak, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran bahaya perkawinan anak” ucapnya.

Rohika berharap konferensi ini bisa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun dialog kerja sama dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk memprioritaskan isu perkawinan anak dan mendorong strategi implementasi yang tepat, sesuai perkembangan kondisi daerah masing-masing. (Hs.Foto.dok.Bappenas)

Related posts