Tahun 2023, Jumlah Desa Sangat Tertinggal Menurun Jadi 4.850 Desa

Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan penurunan siknifikan terkait jumlah desa sangat tertinggal selama tahun 2023. Dilaporkan, dari 13.453 desa sangat tertinggal menurun menjadi 4.850 desa.

“Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes PDTT Tahun 2023 yang terdata untuk Desa Sangat Tertinggal berkurang 8.603 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja (Raker) tahunan di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (16/1).

Sedangkan desa tertinggal, Gus Halim sapaan akrabnya menyampaikan juga mengalami penurunan yakni, berkurang 26.438 desa, dari 33.592 desa menjadi 7.154 desa.

“Selanjutnya Desa Berkembang bertambah 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa,” sebut Gus Halim dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (17/1).

Lalu, Gus Halim menuturkan desa maju juga bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa. Adapun desa mandiri bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

“Ini berarti, target mewujudkan 6.444 desa mandiri tahun 2024 telah tercapai pada tahun 2023. Namun, target pencapaian desa berkembang dan desa tertinggal masih belum dapat kita capai di tahun 2023 ini. Inilah yang harus kita optimalkan pada tahun 2024 ini,” katanya.

Disisi lain, Gus Halim juga melaporkan terkait penurunan kemiskinan di desa yang ditargetkan sebesar 9,9 persen sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kata Gus Halim, target tersebut dimutakhirkan dalam Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 menjadi 9,9 persen sampai 10,4 persen. Target ini juga masih dimutakhirkan lagi dalam trilateral meeting antara Kemendes PDTT, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Desember 2023 menjadi 9,9 persen sampai 12,10 persen.

“Penurunan kemiskinan di desa masih pada angka 12,22 persen. Artinya, target tersebut belum bisa tercapai. Ini yang masih menjadi PR besar bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mengingat, faktor kemiskinan merupakan agregasi dari semua dimensi kehidupan dan merupakan tanggungjawab semua pihak,” ucapnya.

Foto: Kemendes PDTT