Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Provinsi Aceh untuk segera mempercepat pengumpulan dan penyampaian data rumah terdampak bencana.
“Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” kata Tito di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Tito menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi faktor krusial dalam penanganan hunian warga terdampak bencana. Pemerintah mengklasifikasikan kerusakan rumah ke dalam tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Berdasarkan data pemerintah per 27 Desember 2025, tercatat sebanyak 68.850 rumah mengalami rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Sementara itu, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total rumah terdampak mencapai sekitar 213.000 unit. Angka tersebut masih berpotensi berubah seiring kondisi lapangan yang dinamis.
Lalu, pemerintah menyalurkan bantuan biaya melalui BNPB, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta utuk rumah rusak ringan dan rusak sedang.
Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Sementara bagi rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian melalui penyediaan hunian sementara maupun pemberian dana tunggu hunian (DTH).
Namun, seluruh skema bantuan tersebut sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah.
“Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya,” tuturnya.
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pengumpulan data di Sumatra Barat dan Sumatra Utara berjalan relatif cepat, sementara Aceh masih membutuhkan percepatan. Ia menegaskan bahwa sumber utama data berada di tingkat kabupaten dan kota.
Dalam kondisi khusus, seperti hilangnya dokumen kependudukan akibat bencana, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan melibatkan kepala kampung untuk mendata rumah rusak, yang kemudian diverifikasi oleh bupati bersama Kapolres dan Kajari setempat.
“Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Yang penting betul-betul diyakini itu, dan setelah itu diserahkan kepada bupati. Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk mengkroscek, tanda tangan tiga-tiganya,” ujarnya.
Tito menuturkan, pengumpulan data tidak harus menunggu seluruhnya lengkap dan dapat dilakukan secara bertahap. Data yang telah masuk bisa langsung diserahkan ke BNPB untuk segera diproses dan disalurkan.
“Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan. Kami sudah hitung dengan Pak Gubernur dan pak Wagub, 60 persen itu akan tidak ada di pengungsian,” kata Tito Karnavian.
Sebagai contoh, Mendagri menyinggung Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penyaluran bantuan berkat ketersediaan data yang cepat dan akurat. Dampaknya, jumlah pengungsi turun signifikan dari 21 ribu orang menjadi hanya sekitar 4 ribu orang.
“Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh pak gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya,” kata Tito.
