Tujuh Insentif untuk Industri Media

Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada industri media. Insentif ini untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Kepastian insentif tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, serta sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional pada Jumat (24/7).

Ada tujuh poin yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan tersebut. Pertama, pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

Penghapusan PPN untuk kertas koran ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Melalui PMK, ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Kedua, pemerintah mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

Ketiga, pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Keempat, pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

Kelima, pemerintah akan memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi, dari semula turun 30% menjadi 50%.

Keenam, pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per tahun.

Dan ketujuh, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.#

Related posts