Jakarta, Gpriority.co.id – Indonesia sedang menghadapi tantangan baru dari fenomena Urban Heat Island (UHI), atau yang dikenal sebagai “pulau panas perkotaan”. Di kota‑kota besar, suhu di kawasan perkotaan bisa jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan di sekitarnya, menyebabkan dampak terhadap kesehatan, kualitas udara, dan bahkan pola curah hujan lokal.
Apa itu Urban Heat Island?
Urban Heat Island (UHI) adalah fenomena ketika suhu di kawasan perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan atau alam di sekitarnya, bisa mencapai selisih 3–10 °C. Fenomena ini terjadi karena permukaan kota—beton, aspal, dan atap bangunan—menyerap panas lebih banyak, sedangkan vegetasi yang mendinginkan lewat evapotranspirasi semakin berkurang. Sejumlah kota di Indonesia, terutama yang mengalami urbanisasi pesat, kini tercatat memiliki nilai land surface temperature (LST) yang tergolong tinggi.
Penyebab utama UHI di kota besar
Beberapa faktor kunci yang memperkuat UHI di kota‑kota Indonesia antara lain:
Permukaan beton dan aspal yang luas di jalan raya, perumahan padat, dan kawasan komersial menyerap dan menyimpan panas lebih lama.
Minimnya ruang hijau dan pepohonan, sehingga berkurang proses penyerapan panas dan penguapan air yang meneduhkan kota.
Kepadatan bangunan tinggi dan aransemen kota yang rapat menghambat sirkulasi udara, sehingga panas terperangkap di kawasan perkotaan.
Emisi kendaraan bermotor dan industri yang menghasilkan panas tambahan dan polusi udara, memperkuat efek UHI.
Kota dengan dampak UHI tertinggi di Indonesia
Berdasarkan kajian ilmiah dan data BMKG, kota‑kota metropolitan dengan urbanisasi dan pembangunan sangat cepat menunjukkan efek UHI yang lebih kuat:
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menjadi salah satu kawasan dengan nilai land surface temperature tertinggi di Indonesia, karena kepadatan bangunan, minim RTH, dan lalu lintas padat.
Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung juga tercatat di 20 persen kota dengan LST relatif tinggi, sejalan dengan ekspansi permukiman dan kawasan industri.
Di kawasan Subosukawonosraten (Solo–Sukoharjo–Wonogiri–Klaten–Sragen), sekitar 17,5 persen kecamatan dikategorikan mengalami UHI karena suhu permukaan di kawasan pusat kota yang lebih tinggi.
Meskipun tidak ada ranking resmi “peringkat kota”, analisis menunjukkan bahwa kota‑kota dengan kepadatan bangunan sangat tinggi, RTH di bawah standar, dan lalu lintas masif cenderung masuk kelompok dampak UHI tertinggi.
Kota dengan dampak UHI lebih rendah
Sebaliknya, kota‑kota yang masih memiliki vegetasi lebih luas, lahan terbangun tidak terlalu padat, dan ketergantungan penduduk pada area agraris cenderung mengalami UHI lebih rendah.
Contohnya beberapa kawasan kabupaten dan kota kecil di luar kawasan metropolitan, yang masih memiliki banyak sawah, hutan, atau lahan kosong, memiliki perbedaan suhu dengan pedesaan di sekitarnya yang relatif lebih kecil.
Di wilayah pegunungan atau kota dengan perencanaan kota hijau (misalnya Yogyakarta dan sejumlah kota di dataran tinggi), kenaikan suhu kota dibanding desa lebih moderat, meski tetap mengalami tren UHI seiring waktu.
Secara umum, kota besar yang lambat dalam penghijauan dan kurang ketat dalam pengelolaan RTH berada di posisi “panas” terdepan, sedangkan kota‑kota dengan struktur lahan lebih terbuka dan kebijakan lingkungan lebih kuat berada di kelompok taraf dampak UHI lebih rendah.
Upaya yang harus dilakukan untuk meredam UHI
Untuk menurunkan efek UHI di kota‑kota besar Indonesia, diperlukan pendekatan gabungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Memperluas ruang hijau dan hutan kota
Meningkatkan taman kota, jalur pejalan kaki berpohon, serta hutan kota atau kawasan hijau pinggiran untuk menyerap panas dan meningkatkan evapotranspirasi.
Menggunakan material “dingin”
Mengadopsi cat/roof reflektif, paving berpori, dan material bangunan dengan albedo tinggi yang lebih banyak memantulkan cahaya matahari daripada menyerapnya.
Mengembangkan atap hijau dan dinding hijau
Penerapan green roof dan green wall di gedung perkantoran, sekolah, stasiun, dan apartemen terbukti menurunkan suhu permukaan gedung dan sekitarnya.
Revolusi transportasi dan energi
Memperkuat transportasi umum, jalur sepeda, dan pejalan kaki, serta mendorong kendaraan listrik dan penghematan energi di gedung agar mengurangi emisi dan panas antrean kendaraan.
Perencanaan kota berbasis iklim
Menegakkan aturan 30 persen RTH, mewajibkan analisis dampak iklim di setiap proyek pembangunan besar, serta memperkuat kawasan ventilasi udara seperti koridor sungai dan ruang terbuka hijau.
Keterlibatan masyarakat
Gerakan menanam pohon di halaman rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan RW, serta desain hunian yang memperhatikan sirkulasi udara dan peneduh alami, dapat membentuk “pulau dingin” mikro di tiap kampung dan kompleks.
Dengan upaya sistematis seperti ini, kota‑kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan Makassar, dapat mengendalikan kenaikan suhu perkotaan, meredam tekanan panas terhadap kesehatan warga, dan menjaga keberlanjutan lingkungan kota di tengah ancaman perubahan iklim.
Foto : Kementerian PU
