Jakarta, GPriority.co.id – Founder Santri Motivator School, Ustad Asroni Al Paroya, menilai kebijakan pelegalan umrah mandiri merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap umat Islam.
Menurutnya, pemerintah percaya bahwa umat Islam di Indonesia kini semakin cerdas dan mandiri dalam mengatur perjalanan ibadahnya.
“Terkait, legalisasi umrah mandiri. Secara prinsip, saya melihat ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada umat Islam bahwa masyarakat kita sudah semakin cerdas dan mandiri dalam mengatur perjalanan ibadahnya,” kata Ustad Asroni kepada GPriority, Selasa (28/10).
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan tersebut demi menghindari munculnya persoalan baru.
“Jangan sampai niat ibadah yang suci justru terganggu karena kurangnya perlindungan, misalnya soal visa, keamanan, atau pelayanan di Tanah Suci,” ucapnyaa.
Ustad Asroni menambahkan, umrah mandiri boleh dilakukan asalkan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak yang memiliki izin resmi dari pemerintah.
“Saya berharap regulasi ini di optimalkan serta di sosialisasikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ustad Asroni juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Menurutnya, kehadiran lembaga ini merupakan terobosan luar biasa.
“Artinya, negara kini semakin serius hadir dalam mengatur, melayani, dan melindungi umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah,” katanya.
Ia berharap, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat membuat aturan terkait umrah mandiri menjadi lebih jelas.
“Karena di satu sisi, masyarakat punya semangat dan kemampuan untuk mandiri, tapi di sisi lain, negara punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ustad Asroni mendorong agar pemerintah membangun sistem yang lebih terbuka dan transparan, seperti registrasi digital untuk jamaah mandiri, kerja sama langsung dengan otoritas Saudi, atau bimbingan daring dari Kementerian Haji dan Umrah bagi calon jamaah yang berangkat tanpa rombongan besar.
Langkah-langkah ini, menurutnya, tidak hanya memperkuat jaminan keamanan bagi jamaah umrah mandiri, tetapi juga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki niat kurang baik.
“Jadi, saya melihat legalisasi umrah mandiri bukan hal yang salah, justru ini bentuk kemajuan dan kedewasaan umat. Namun, tetap harus dibingkai dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, supaya tujuan ibadah ini benar-benar tercapai, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang aman, tertib, dan penuh keberkahan,” pungkas Ustad Asroni.
