Wamenkomdigi Sebut Penanganan Hoaks Kesehatan Perlu Libatkan Platform Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria. Foto: dok.Komdigi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria. Foto: dok.Komdigi

Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan penanganan hoaks kesehatan perlu dimulai dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital agar publik mendapat informasi yang jelas tentang sumber konten kesehatan.

Nezar menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena berdampak luas pada masyarakat.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern (perhatian) semua orang,” kata Nezar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.

“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.

Nezar menyoroti salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pemberian keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar.

Ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak bertujuan membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, tetapi memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah suatu informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan. Dengan begitu, publik dapat lebih waspada dalam menyikapi konten kesehatan yang beredar.

Lebih lanjut, Nezar menilai perlu ada dasar kebijakan bersama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.

Nezar mengusulkan adanya nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Komunikasi dan Digital dengan Menteri Kesehatan agar pengaturan serta tindak lanjut kebijakan dapat berjalan lebih baik.

Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.