27 Ribu CCTV di Jakarta Akan Terintegrasi, Pramono Anung Pastikan Ibu Kota Aman

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri beserta jajaran di Balai Kota/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa sebanyak 27.000 CCTV (Closed-Circuit Television) di Ibu Kota akan dikelola bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kabaintelkam Polri.

Hal itu disampaikan Pramono dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi pemanfaatan CCTV dalam rangka menjaga ketertiban umum. Penandatanganan tersebut berlangsung di Balai Kota, Senin (18/5).

“Sehingga akan ada 27.000 CCTV yang akan kita kelola bersama, dashboardnya ada di Polda Metro Jaya, ada di KampaIntelcom, ada di DKI Jakarta,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengintegrasikan CCTV dari berbagai lembaga daerah, seperti OPD dan BUMD, dengan jumlah mencapai 7.314 unit.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengelola sebanyak 3.362 CCTV. Sedangkan dari perkantoran, khususnya gedung lantai empat ke atas yang diwajibkan berdasarkan peraturan gubernur untuk terintegrasi, terdapat sekitar 16.741 CCTV.

Dengan total tersebut, Pramono menegaskan akan ada sekitar 27.000 CCTV yang dikelola secara terpadu, dengan dashboard pemantauan yang dapat diakses oleh Polda Metro Jaya, Kabaintelkam Polri, dan Pemprov DKI Jakarta.

Ia meyakini puluhan ribu CCTV tersebut akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Saya yakin ini pasti akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta. Karena apa Kalau akan terjadi sesuatu, kita sudah punya bayangan terlebib dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, memastikan akses terhadap CCTV tersebut akan diatur secara tertib demi menjaga privasi masyarakat.

“Namun pada kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan bahwa akses terhadap CCTV ini nantinya harus tetap tertib. Penggunaannya harus jelas, SOP-nya harus disiapkan. Dan
perlindungan privasi masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya