Jakarta, GPriority.co.id – BPJS Ketenagakerjaan memprediksi sebanyak 280 ribu buruh di Indonesia menjadi korban PHK di tahun ini, seperti dilansir dari laporan ANTARA pada Selasa (27/5).
Hal ini mengingat fenomena meningkatnya PHK yang sedang ramai belakangan ini. Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, hingga April 2025 saja sudah ada 24.360 pekerja terkena PHK, sementara sepanjang 2024 jumlahnya mencapai 77.960 orang.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mendorong direksi instansi tersebut untuk mengkaji dampaknya terhadap strategi kepesertaan, keuangan, dan investasi, serta belajar dari kasus PHK massal seperti yang terjadi di PT Sritex dan PT Danbi International yang menimbulkan klaim miliaran rupiah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mencatat bahwa tiga daerah dengan PHK terbanyak sepanjang awal 2025 adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau.
Sebagai informasi, terdapat 25 penyebab PHK, dengan tujuh di antaranya menjadi sorotan utama pemerintah, antara lain kerugian akibat turunnya pasar, relokasi demi upah lebih murah, dan perselisihan hubungan industrial.
Sementara faktor lainnya termasuk efisiensi operasional, pembalasan atas aksi mogok kerja, transformasi bisnis, hingga kebangkrutan. Kini pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat segera merespons tren PHK dengan strategi yang adaptif dan perlindungan yang maksimal bagi pekerja.
Sebelumnya, pada aksi May Day 2025, para buruh Indonesia yang ikut demo pada agenda tersebut, menyuarakan berbagai tuntutan ke pemerintah.
Diantaranya seperti menghapus sistem outsocuring, Upah yang layak, Pembentukan satuan untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, Perlindungan pekerja rumah tangga, Pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Foto : Dok. Setpres RI
