Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Donald Trump kini melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing, untuk tahun 2025–2026.
Sertifikasi SEVP Universitas Hardvard telah dicabut, setelah universitas tersebut gagal memberikan informasi yang diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri tentang pemegang visa asing tertentu.
Keputusan ini, yang secara luas dianggap sebagai tindakan balasan, mengancam rencana ribuan mahasiswa dan akademisi yang ingin belajar di AS, seperti dilansir dari situs resmi Universitas Harvard.
Pihak Harvard menanggapi dengan mengajukan gugatan hukum, menyebut tindakan tersebut melanggar hukum dan mencari keringanan segera, dan seorang hakim federal memberikan perintah penahanan sementara yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendaftar sementara kasus tersebut sedang ditinjau.
Sidang untuk mempertimbangkan perpanjangan perintah tersebut ditetapkan pada tanggal 29 Mei mendatang. Sementara itu, Presiden Harvard Alan M. Garber menekankan komitmen kuat universitas untuk mendukung komunitas internasionalnya.
Kebijakan tersebut telah menimbulkan kecemasan di kalangan calon mahasiswa. Yu-hsuan Lin, seorang mahasiswa Taiwan yang diterima di Harvard, menyatakan ketidakpastian tentang rencananya, dan Kementerian Pendidikan Taiwan mengonfirmasi bahwa 52 mahasiswa Taiwan lainnya terkena dampak pemblokiran pendaftaran di Universitas Harvard, seperti dilansir dari Reuters.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump dilaporkan telah menarik visa ratusan mahasiswa asing dan menarik dana dari universitas yang mengizinkan adanya demo pro-Palestina.
Tindakan keras ini dilakukan setelah meningkatnya demonstrasi yang dipimpin mahasiswa di universitas-universitas besar seperti Harvard dan Stanford, kampus-kampus negeri seperti University of Maryland, dan bahkan perguruan tinggi seni liberal yang lebih kecil. Semuanya menunjukkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina setelah serangan Israel tahun 2023 lalu di Gaza.
Menurut laporan BBC pada hari Kamis (10/4) lalu, lebih dari 300 pembatalan visa mahasiswa asing telah dilakukan sejak Maret 2025 dan terjadi tanpa peringatan atau kesempatan untuk mengajukan banding. Hal ini mengganggu kegiatan mahasiswa dan operasi fakultas di lebih dari 80 universitas. Adapun hal ini juga turut dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Foto : Dok. JNS
